Telegraf, Brussels – Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) berharap Amerika Serikat (AS) tidak akan meningkatkan persenjataan nuklir di Eropa, sebagai tanggapan atas pengembangan rudal Rusia.

“Saya tidak memperkirakan bahwa sekutu akan mengerahkan lebih banyak senjata nuklir di Eropa sebagai tanggapan terhadap rudal Rusia yang baru,” kata Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, di Brussels, Belgia, Rabu (24/10/18).

Menurut dia, sejauh ini tidak ada rencana AS mengerahkan rudal jarak menengah ke Eropa, sebagai tanggapan atas pengembangan rudal Rusia yang telah menyebabkan AS keluar dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF).

AS bersikeras bahwa sistem rudal Rusia yang baru, yakni jenis 9M729, bertentangan dengan perjanjian INF yang ditandatangani Presiden Presiden AS, Ronald Reagan, dengan pemimpin Uni Sovier, Mikhail Gorbachev, pada 1987, yang sekaligus menandai akhir perang dingin antarkedua negara adikuasa saat itu.

Para penyidik NATO setuju bahwa pengembangan rudal baru Rusia tersebut mungkin melanggar Perjanjian INF. Meski demikian, Stoltenberg tidak mengharapkan AS akan menempatkan rudal jarak menengah di negara-negara Eropa yang menjadi mitra AS di NATO.

Dia menilai, hal itu akan membuat situasi permusuhan antara AS-Rusia semakin memanas, dan posisi Eropa akan semakin terpojok karena terancam jika kedua negara sama-sama menunjukkan kekuatan persenjataan atau rudal jarak menengah.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah mengancam akan menargetkan negara-negara di Eropa yang menerima rudal jarak menengah buatan AS. Rusia juga memperingatkan negara-negara Eropa yang menjadi tuan rumah bagi divisi tentara AS.

Menurut Putin, keputusan AS untuk keluar dari Perjanjian INF yang disepakati dengan Rusia pada 1987, memberi peluang bagi negara itu untuk memposisikan rudal jarak menengah di Eropa yang merupakan anggota NATO. Namun Rusia tidak akan tinggal diam dan akan melakukan pembalasan, jika keamanan negara itu terancam. (Red)

Photo Credit : Donal Trump dan Jens Stoltenberg. Geert Vanden Wijngaert