Money Politics Musuh Utama Demokrasi di Indonesia

"Pada masa lalu parlemen takut kepada menteri. Karena jika ada yang dinilai kurang berkenan, menteri akan melaporkan kepada pimpinan partai. Anggota parlemen takut terkena recall. Saat ini, kebijakan menteri bisa dihambat oleh DPR,"

Money Politics Musuh Utama Demokrasi di Indonesia

Telegraf – Praktik money politics di Indonesia membuat sistem demokrasi belum menyejahterakan rakyat. Demokrasi menjadi tidak berdaya karena money politics.

Negeri ini bahkan mengalami stagnasi di berbagai sektor karena praktik itu menyebabkan partai politik gagal menghasilkan pemimpin berkualitas di berbagai bidang dan level.

“Musuh utama demokrasi adalah money politics. Kita harus bersama-sama membangun demokrasi dengan membenahi hukum dan memperkuat civil society,” kata Ginandjar Kartasasmita dalam peluncuran dan diskusi virtual tentang buku keduanya yang berjudul “Reinventing Indonesia, di Jakarta Rabu (23/09/2020).

Dalam buku yang awalnya diterbitkan dalam bahasa Inggris ini, Ginandjar mengungkapkan pengalamannya sebagai salah satu menteri saat Indonesia dilanda krisis ekonomi 1998. Kekuatan buku ini adalah berbagai cerita dan latar belakang di balik krisis ekonomi dan kemelut politik hingga jatuhnya Presiden Soeharto dan lahirnya era reformasi.

Era reformasi ditandai oleh kebebasan dan demokratisasi di berbagai bidang, terutama di bidang politik. Ada kemudahan bagi lahirnya partai politik (parpol), amendemen UUD, desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah, serta pemilihan langsung presiden dan kepala daerah.

Menurutnya, sistem demokrasi memiliki kelemahan, tapi tetap yang terbaik dibanding sistem politik lainnya.

“Kalau saya ditanya, saya lebih senang sekarang atau pada masa lalu, saya tegas menjawab, lebih senang sekarang,” kata Mantan Ketua DPD, sekaligus mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, yang juga Menteri Pertambangan dan Energi.

Namun demikian Ginandjar mengatakan bahwa jelas lebih sulit menjadi menteri jaman sekarang. Karena pada masa lalu hanya ada satu komando. Ketika menteri menetapkan satu kebijakan, pemerintah daerah hingga sampai tingkat RT melaksanakannya.

“Pada masa lalu parlemen takut kepada menteri. Karena jika ada yang dinilai kurang berkenan, menteri akan melaporkan kepada pimpinan partai. Anggota parlemen takut terkena recall. Saat ini, kebijakan menteri bisa dihambat oleh DPR,” ungkapnya.

Media massa kini tidak bisa dikontrol. Apalagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyuburkan hidupnya media sosial.

“Dulu, cukup Menteri Penerangan Pak Harmoko yang atur, beres,” ujarnya.

Sedangkan saat ini, kebijakan yang diputuskan pusat belum tentu diikuti pemerintah daerah. Pusat boleh saja membuat kebijakan, tapi kebijakan itu belum tentu dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten serta kota sebagai dampak dari otonomi daerah dan pilkada langsung.

Baca Juga :   Pilkada Saat Pandemi Ciptakan Kebingungan Publik

“Kondisi ini diperparah oleh money politics,” imbuhnya.

Berbagai pemilihan dan pembuatan kebijakan tak luput dari money politics. Dampaknya, Indonesia sulit mendapatkan pemimpin yang hebat, baik di eksekutif, legislatif, maupun di yudikatif.

“Indonesia perlu belajar demokrasi yang benar dari Jepang. Meskipun negara itu dipimpin kaisar dalam budaya oligarki, sistem pemerintahan Jepang termasuk yang terbaik di dunia. Demokrasi diterapkan dengan baik dalam pembentukan parpol, pemilihan anggota parlemen, dan perdana menteri,” tegasnya.

Sistem demokrasi dalam tata kelola negara tidak menutup rapat peluang bagi pejabat untuk memperkaya diri.

“Mana ada pejabat Jepang kaya? Dan itu juga terjadi dalam ekonomi. Kita tidak lihat orang Jepang masuk daftar orang terkaya dunia,” paparnya.

Ia yakin, demokrasi Indonesia akan berkembang menuju demokrasi yang berkualitas dan lebih baik.

“Kita harus sabar. Kita benahi bersama sistem hukum. Kita harus bangun civil society,” ungkapnya.

Merosotnya kualitas demokrasi di era reformasi disebabkan oleh penyempitan makna politik menjadi politik elektoral. Politik hanya sekadar upaya mendapatkan posisi politik setiap lima tahun.

Demokrasi yang dijalankan selama era reformasi tidak lagi menjadi sistem yang memberikan ruang selebar-lebarnya bagi partisipasi masyarakat, kebebasan, dan penegakan hukum, melainkan direduksi menjadi demokrasi yang memperkuat politik elektoral.

Politik elektoral menyuburkan praktik money politics dan menguatnya oligarki politik. Kondisi ini menghambat munculnya pemimpin politik berkualitas.


Photo Credit: Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Jaringan Pemilih Pemula (JPP) melakukan aksi simbolis membakar amplop di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Selasa (31/1). Aksi simbolik membakar 1000 amplop tersebut sebagai bentuk penolakan tegas terhadap praktik politik uang menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Yogyakarta. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

 

A. Chandra S.