Mantan Sekjen PBB Kofi Annan, Kunjungi Pusat Konflik Rohingya

Telegraf, Rahkhine – Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, tiba di negara bagian Rakhine, Myanmar, tempat di mana kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya terus terjadi.

Annan selaku Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Rakhine, bersama delapan anggota timnya, tiba di bandara Rakhine pada Jumat (2/12) dan disambut oleh Menteri Negara Bagian Rakhine, Nyi Pu.

Aksi protes menyambut kedatangan Annan beserta timnya ke negera itu. Di bandara, massa berjumlah sekitar 100 orang menolak kedatangan Annan ke Rakhine sambil membawa slogan bertuliskan, “Tolak Komisi Annan” dan bersorak, “Kami tidak menginginkan komisi Annan!”

Sejumlah polisi lengkap dengan rompi anti peluru dan senapan berhasil membendung gerakan pengunjuk rasa itu.

“Isu di rakhine adalah urusan internal Myanmar. Kami tidak bisa menerima campur tangan dari orang asing,” ungkap seorang pemrotes, Maung Khin, seperti dikutip Reuters, Jumat (2/12).

“Kami tidak butuh orang asing. [campur tangan asing] menunjukan kesalahan pemerintah dalam menangani kasus ini,” kata Khin.

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menunjuk Annan pada Agustus lalu sebagai pemimpin komisi pemberantas pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine, di mana kekerasan antara kaum Buddha dan kelompok minoritas Muslim Rohingya terus berkecamuk.

Komisi ini sebenarnya melibatkan sembilan anggota independen, termasuk enam orang Myanmar dan tiga warga asing. Tak hanya itu, formasi komisi ini juga akan diperkuat oleh komunitas Muslim dan etnis dari Rakhine.

Namun, pembentukan tim independen ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang menimpa etnis minoritas di Myanmar.

Berbagai media mulai memberitakan gelombang kekerasan terhadap etnis Rohingya di Maungdaw, Rakhine, pada awal Oktober lalu, ketika tiga pos polisi di Rakhine diserang kelompok bersenjata, menewaskan sembilan petugas.

Militer Myanmar menuding “teroris Rohingya” berada di balik serangan ini, meski tak ada bukti konkret.

Konflik ini merupakan yang terparah sejak aksi kekerasan oleh kelompok Buddha radikal terhadap warga Rohingya pada 2012 lalu. Bentrokan saat itu menewaskan 200 orang dan menyebabkan 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Hingga saat ini, pemerintah Myanmar membantah seluruh klaim dan tudingan pelanggaran HAM tersebut. Otoritas Myanmar menyebutkan bahwa militer Myanmar hanya memburu para “teroris” yang melakukan serangan ke pos-pos polisi pada Oktober lalu.

Suu Kyi sempat dikecam karena tak memberikan komentar apa pun terkait kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya ini.

Dalam kunjungan ke Singapura, Suu Kyi akhirnya mau membuka suara dengan menyerukan “perdamaian dan rekonsiliasi nasional” meski tidak menyebutkan berbagai kekerasan yang terjadi di Rakhine.

Alih-alih menyinggung Rohingya, Suu Kyi hanya menyerukan bawa stablitas negaranya diperlukan untuk menarik lebih banyak investor. (Red)

Foto : Warga muslim Rohingya berbondong-bondong meninggalkan Myanmar melalui jalur laut. | Reuters