Telegraf, Jakarta – Kopi yang merupakan salah satu jenis minuman yang paling diminati oleh masyarakat di seluruh dunia, merujuak pada data International Coffe Organization (ICO, menunjukkan bahwa konsumsi kopi dunia pada periode 2016 sampai 2017 tumbuh sekitar 1,9% atau menjadi 157,38 juta karung yang berjumlah 60 kg dari periode sebelumnya. Meningkatnya konsumsi kopi global tentunya memberikan dampak positif bagi Indonesia sebagai negara eksportir kopi terbesar kedua di dunia.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (DJPKP), kopi Indonesia yang diekspor mencapai 467.790 ton dengan nilai US$ 1,19 miliar atau setara dengan Rp 16 triliun dengan kurs rupiah Rp 14 ribu per dolar Amerika Serikat, kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Arjuna Putra Aldino, dalam rilisnya, Rabu (18/12/19).
Arjuna mengungkapkan bahwa meningkatnya ekspor komoditas pertanian Indonesia, khususnya kopi, seringkali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani sebagai produsen dari komoditas tersebut.
“Nasib petani kopi tidak semerbak sewangi biji kopi. Banyak petani kopi justru tercatat sebagai penerima bantuan beras rakyat miskin (Raskin). Artinya mereka tercatat sebagai penduduk miskin yang mengandalkan keberlanjutan hidup dari subsidi pangan yang diberikan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Jika mengacu pada data dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB mencatat jumlah warga miskin di Bandung Barat sebesar 11,15% atau sekitar 198.644 orang. Padahal Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah penghasil kopi arabika jenis premium Java Preanger dengan jumlah produksi 1000 ton per tahun.
“Hal itu disebabkan karena selama ini mayoritas petani tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga jual kopi, yang membuat kehidupan mereka tetap miskin meskipun bisnis kopi terus menggeliat, belum lagi rantai pasok yang berada dibawah kendali tangan tengkulak yang ikut bermain di dalamnya,” imbuhnya.
“Selama ini petani kita tidak mempunyai daya tawar. Petani kalah dengan tengkulak. Mereka hanya menjadi objek dari transaksi yang tidak adil yang diterapkan oleh tengkulak”, tambah Arjuna
“Dalam menyikapi hal ini, negara harus hadir agar tercipta jalur penjualan alternatif untuk membantu petani agar mendapat harga jual yang layak. Sehingga kesejahteraan petani bisa perlahan membaik dan bisa mengupgrade taraf kehidupan mereka, agar bisa menjamin keberlangsungan kegiatan perladangan dan perkebunan mereka secara layak dan profesional kedepan, tentunya agar harga dari komiditi yang mereka hasilkan bisa berstandar layak sesuai dengan harga pasar,” imbuhnya lagi.
“Negara harus hadir, tidak cukup hanya dengan menentukan harga acuan saja, dalam hal ini negara bisa membentuk sistem resi gudang atau koperasi tani yang diawasi dalam segala hal, baik mutu, pengelolaan dan distribusi maupun penjualan,” tegas Arjuna.
Namun pada kenyataannya, sampai saat ini kondisi di lapangan masih banyak para tengkulak saling bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang terkait dan selalu memelintir harga yang sangat merugikan para petani. Mereka membentuk kartel, hingga menguasai pasar penjualan dan distribusi komoditas tertentu.
“Petani dilumpuhkan oleh kartel tengkulak. Dan ironisnya negara seolah-olah tidak mampu bertindak dan kalah dengan kartel. Jalan satu-satunya ialah petani ditumbuhkan daya dan kemampuannya melalui koperasi dan negara harus turun tangan hadir mendampingi mereka,” pungkasnya. (Red)
Photo Credit : Seorang pekerja menunjukkan biji kopi arabika mentah siap diolah di pabrik Kopi Aroma, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (22/2). Kementerian Perindustrian menargetkan untuk menaikkan konsumsi kopi di Indonesia periode 2016-2017 menjadi 1,3 Kg/kapita pertahun yang sebelumnya hanya 1,1 kg/kapita pertahun padahal Indonesia merupakan produsen kopi terbesar ke dua dunia. ANTARA/Novrian Arbi
