Telegraf, Jakarta – Pada rentang tahun 2015-2017, titik kebakaran hutan dan lahan telah berkurang secara signifikan. Pada tahun 2015, kebakaran hutan masih tercatat sekitar 22.000 titik, sementara pada tahun 2017 menjadi kurang dari 2.500 titik atau turun 89%.
Luas areal kebakaran hutan juga terus berkurang. Pada tahun 2015 tercatat kebakaran hutan mencapai 2,6 juta ha, kemudian di tahun 2016 turun sebesar 94% dengan total kebakaran menjadi 146 ribu ha. Selanjutnya di tahun 2017, total luas hutan dan lahan yang terbakar turun lagi menjadi 125 ribu ha atau 15% dari tahun 2016. Sehingga dari tahun 2015-2017, luas areal kebakaran berkurang sekitar 95%.
Hal ini berarti upaya berbagai pihak dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan (karhutbunla) mulai menuai hasil. Seperti diketahui, pada tahun 2015 Indonesia pernah mengalami bencana kebakaran besar yang terjadi bertepatan dengan fenomena El-Nino. Saat itu, seluas 2,6 juta ha hutan dan lahan telah terbakar dan menimbulkan dampak kerugian ekonomi hingga mencapai Rp 16,1 triliun.
“Meskipun saat ini terdapat faktor cuaca yang lebih basah, namun hasil ini tidak lepas dari berbagai upaya konkret yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta yang terus berupaya mewujudkan komitmen Indonesia untuk menjaga perubahan iklim,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Karhutbunla, di Jakarta, Selasa (19/12/2017).
Menko Darmin menerangkan, sistem produksi sumberdaya lahan yang lebih hijau dan rendah asap (low haze) merupakan kepentingan ekonomi nasional. Untuk itu, pencegahan karhutbunla harus menjadi bagian dari sistem produksi lestari tersebut.
“Sudah menjadi kewajiban pemerintah dan dunia usaha nasional untuk mentransformasi ekonomi sumberdaya alam menjadi hijau, rendah asap, dan rendah emisi. Ini penting agar perekonomian kita menjadi tangguh dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Pada akhirnya, upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional yang menuntut berbagai macam produk yang dihasilkan dari hutan dan kebun serta turunannya agar menerapkan prinsip-prinsip lestari dan keberlanjutan.
Guna meningkatkan upaya pencegahan ini, Kemenko Perekonomian terus mendorong pelaku usaha kehutanan dan perkebunan sawit untuk mengimplementasikan standar pencegahan karhutbunla dengan pendekatan klaster dan berbasis masyarakat. Misalnya, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), Desa Tangguh Bencana Karhutbunla (Destana), Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), dan Desa Makmur Peduli Api (DMPA).
Kemenko Perekonomian bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) juga telah menyusun Grand Design untuk pencegahan karhutbunla.
Ruang lingkup Grand Design ini difokuskan pada kegiatan dan pemantuan yang akan dilaksanakan oleh multipihak, baik dari pemerintah maupun swasta, pada kurun waktu 2017-2019. Dalam Grand Design ini, terdapat potret dan fakta karthubunla yang selama ini terjadi disertai analisis mendalam mengenai faktor penyebab kebakaran di lndonesia.
Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan yang dapat mendukung pendanaan kegiatan pencegahan di tingkat masyarakat dan desa. Instrumen pembiayaan tersebut diperlukan untuk mempermudah akses kepada sumber-sumber pembiayaan terkait perubahan iklim.
Dalam jangka pendek, Kemenko Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian LHK, dan Kementerian Keuangan juga telah membentuk Sustainable Landscape Management Multi Donor Trust Fund (SLM-MDTF). Fasilitas dana perwalian yang dikelola oleh Bank Dunia ini, didukung dengan dana hibah dari
Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Australia.
Rakernas kali ini membahas berbagai pembelajaran dari upaya pencegahan karhutbunla yang telah dilaksanakan oleh berbagai daerah, dunia usaha maupun masyarakat dengan bimbingan dari Kementerian dan Lembaga terkait.
Pemerintah menempatkan pelaksanaan rakernas ini pada saat Indonesia tidak mengalami krisis bencana kebakaran dan kabut asap, bahkan pada saat puncak musim hujan. Menurut Darmin, ini bukti kesungguhan Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak lainnya bahwa upaya terbaik dalam menangulangi bencana karhutbunla adalah dengan melakukan pencegahan.
Hadir dalam rakernas ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, gubernur dan pemerintah daerah terkait, berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat di desa serta perwakilan negara-negara sahabat. (Mistqola)
