Telegraf, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan, Dede Yusuf menemui massa buruh yang memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Gedung DPR/MPR, Selasa (01/05/2018).
Dalam orasinya, Dede mengapresiasi buruh kompak dan solidnya saat menyampaikan apspirasinya di depan Gedung DPR. Menurut Dede kehadiran massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) ke Kompleks Parlemen sangat tepat.
“Atas nama komisi 9 (saya) ucapkan terima kasih karena saudara datang tepat sekali karena ini lembaga menerima aspirasi rakyat,” ujar Dede di atas mobil komando yang terparkir di depan gerbang Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (01/05/18).
Menurut Dede buruh merupakan tulang punggung perekonomian bangsa sehingga seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Negara harus berikan perhatian kepada buruh, upah layak, kerja layak, hidup layak dan tentu saja tidak bersaing dengan pekerja asing,” jelasnya.
Terkait polemik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018, Politikus Partai Demokrat itu meminta perhatian serius dari pemerintah.
“Jika yang masuk bukan ekspat tapi pekerja kasar, tangkap pekerja kasar. Jika dia ilegal tangkap pekerja ilegal. Pekerja asing boleh tapi jabatannya sesuai UU. Jangan sampai beda gaji pekerja asing dengan lokal itu tinggi,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang turut hadir di atas mobil Komando mengatakan, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33.
“Jadi sekarang ini ada peraturan pemerintah, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 maka ini mengkhianati semangat konstitusi kita,” tegas Fadli.
Begitu juga dengan Amien Rais saat berada di depan massa buruh yang jumlahnya ribuan itu mengajak morobek topeng buruh kasar asing yang dibawa massa. Amien dari atas mobil komando berorasi membakar semangat buruh. Amien yang memegang topeng itu kemudian memulai merobek dan diikuti buruh.
“Bismilllah,” kata Amien diikuti massa merobek topeng buruh.
Dia menegaskan buruh kasar asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal harus segera dipulangkan. Amien meminta Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan TKA harus dicabut. Amein menyampaikan bahwa pemerintah sekarang ini melakukan sebuah kebijakan yang hampir tidak masuk akal.
“Tatkala tenaga kerja Indonesia kelimpungan cari kerja, buruh asing masuk. Angknya betul-betul mengerikan. Jumlahnya ratusan ribu,” kata Amien.
Turut hadir menemui para buruh yakni Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii, serta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono dan mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai.
Setelah mendengarkan orasi dari para wakil rakyat, sejumlah perwakilan dari aksi massa buruh ini diterima para wakil rakyat untuk melakukan audiensi. (Red)
Photo Credit : Terkait polemik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah diminta untuk serius dalam penanganan masalah tenaga kerja asing. | Antara/Jessica Helena Wuysang
