Benarkah Aksi Nusantara Bersatu Berbau Politik Praktis?

"Apakah situasi nasional sudah begitu genting, sehingga TNI harus ikut turun tangan dalam mengerahkan aksi massa,”

Benarkah Aksi Nusantara Bersatu Berbau Politik Praktis?


Telegraf, Jakarta – Panglima TNI Gatot Nurmantyo seharusnya bisa fokus pada upaya peningkatan profesionalisme prajurit daripada terlibat pada gerakan pengerahan massa dengan embel-embel aksi nusantara bersatu.

Begitu dikatakan Ketua Umum Rumah Gerakan (RG) 98 Bernard Haholo, dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Kamis (1/12).

Aksi Nusantara Bersatu digelar serempak, kemarin (30/11) di beberapa wilayah Indonesia. Dalam gerakan itu  masyarakat diajak untuk mengenakan atribut merah putih dan berkumpul di tempat terbuka seperti alun-alun atau pusat kota, dengan mengenakan ikat kepala merah putih. Aksi ini sebagai simbol persatuan antara elemen bangsa seperti TNI/Polri, pegawai negeri, siswa, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama.

Panglima TNI, lanjut dia, semestinya tidak terlibat dalam aksi yang dianggap berbau politis oleh banyak kalangan itu.

“Gerakan Nusantara Bersatu yang melibatkan pengerahan massa di berbagai daerah rawan disalahartikan sebagai gerakan politik dari TNI. Padahal UU 34/2004 tentang TNI menegaskan jika prajurit TNI tidak boleh terlibat gerakan politik praktis,” ujar aktivis 98 ini.

Bernard mengimbau, Gatot untuk mengajak jajaran prajurit TNI meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mengantisipasi ancaman kedaulatan negara. Termasuk gerakan-gerakan radikalisme berbalut paham keagamaan. “Apakah situasi nasional sudah begitu genting, sehingga TNI harus ikut turun tangan dalam mengerahkan aksi massa,” sindirnya.

Bernard mengakui jika saat ini suhu politik nasional memang tengah menghangat. Hanya saja jangan sampai situasi ini dipandang sebagai kesempatan untuk mengoyang lembaga-lembaga negara yang terpilih melalui mekanisme demokratis konstitusional.

“TNI harus tegak lurus di bawah komando presiden sebagai panglima tertinggi yang dipilih melalui mekanisme legal demokratis,” jelasnya.

Dia juga meminta kepada masyarakat sipil untuk merapatkan barisan, agar cita-cita reformasi yang melawan segala tindak otoriterianisme bisa tetap terjaga.

“Demokrasi di Indonesia menghadapi ujian berat dengan berbagai gerakan-gerakan massa yang berpotensi memecah belah bangsa,” demikian Bernard. (Rml)

Foto : Aksi Super Damai 212 moment aspirasikan suara demokrasi keadilan hukum. | Ist. Photo


KBI Telegraf

close