Telegraf – Problematika ketersediaan pangan seperti kelangkaan bahan pokok pangan menjadi persoalan yang sering diperbincangkan, aktivis 98 Barita Ricky Richy mewanti wanti kepada Presiden Joko Widodo yang menurutnya sebagai Presiden pro rakyat harus bertindak menyelesaikan persoalan tersebut.
Misalkan Polemik satu harga minyak goreng menjadi sumber konflik Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dengan pemerintah.
“Pemerintahan Jokowi harus sebagai pemerintahan yang pro rakyat harus bertindak cepat. Keguncangan masalah pangan di Indonesia dapat menjadi kendala besar dalam pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada awal tahun 2024 ini,” ungkap aktivis 98 Barita Ricky Richy, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/11/).
Ia menyebutkan hal tersebut butuh perhatian khusus dan penanganan cepat dari pemerintah agar tidak berkepanjangan.
Jokowi,lanjutnya, juga harus bertindak tegas dalam polemik satu harga minyak goreng. Hutang Pemerintah yang tidak terbayar sekitar 344 Miliar Rupiah ini dapat menjadi kendala besar Pemerintah dalam menghadapi tantangan kelangkaan bahan pangan tahun 2024.
“Perilaku tidak bertanggung jawab pemerintah ini sangat berbahaya sekali, karena dari kasus Aprindo dan BPDPKS ini akan menganggu stabilitas ekonomi dan politik Indonesia dalam beberapa bulan kedepan. Jika tidak ditangani segera bisa merembet kemana-mana,” tutur Ricky
Ricky mengingatkan, bahwa dunia sekarang sedang menghadapi kelangkaan pangan, persoalan pangan dapat memicu gejolak social dan revolusi pemerintahan.
“Terjadinya peristiwa 98 salah satu penyebabnya adalah langka dan mahalnya bahan pangan, jangan sampai hal itu terjadi karena cost politiknya mahal bagi republic ini,” kata Ricky.
Ia menutup Rakyat Indonesia mau kehidupan damai dan tentram dalam menghadapi pesta demokrasi 2024.
