Telegraf, Jakarta – Semakin maraknya investasi yang tidak jelas (bodong) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya dan bergerak cepat melakukan pencegahan dengan cara menyebar edukasi melalui iklan layanan masyarakat secara masif dan konsisisten serta terprogram, Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti S. Soetiono mengatakan dalam jumpa pers dikantornya dijakarta kemarin.
OJK rutin melakukan sosialisasi dengan memberi edukasi diberbagai daerah yang terdampak praktik investasi ilegal. “Sejak tahun lalu sudah edukasi dengan cakupan materi invetasi sebanyak 48 kali di 26 kota dan khususnya kita pilih kota-kota rawan investasi,” ujarnya.
Untuk melindungi masyarakat, Titu menjelaskan OJK sudah membentuk 38 tim Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang berlokasi di 35 kantor regional dan 3 tim yang berlokasi di Kabupaten Malang, Probolinggo, dan kota Probolinggo, didalam SWI ini OJK mengandeng 7 lembaga yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Kemendag, Kemenkop-UKM, Kemenkoinfo dan BKPM.
Selain SWI OJK juga melakukan pengamatan di lapangan yang disebut mistery shoping yang di lakukan di 5 kota yaitu, lampung, Denpasar, Pontianak, Mataram, dan Depok. “dalam rangka kegiatan preventif OJK melakukan pengamatan dilapangan yang disebut misteri shoping yang sudah di lakukan di tahun 2016 di 5 kota yaitu Lampung, Denpasar, Pontianak, Mataram dan Depok, tandasnya.
Tak saja itu sejak beroperasi layanan Finansial Custemer Care (FCC), Titu menuturkan dari tahun 2013 sampai dengan 2016 OJK telah menerima 801 informasi dan pertanyaan dari masyarakat, dari banyaknya laporan tersebut OJK menemukan 80 entitas yang benar benar tidak mengantongi ijin dari OJK, jelas Titu.
Delapan puluh entitas illegal ini Titu menambahkan sudah kita posting di situs kami yaitu Internet Alert Portal (IAP) yang mana IAP ini bisa diakses melalui app smartphone dengan memasukan kata kunci SikapiUangmu dan menutup situs situs yang bermuatan penawaran kegiatan investasi bodong.
Tindakan preventif yang di lakukan oleh OJK di harapkan bisa mencegah kerugian masyarakat serta dapat menigkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan jasa industry keuangan yang legal. (Red)
Photo credit : Ist. Photo
