Telegraf – Sebentar lagi Indonesia akan berganti pemerintahan. Berganti pemerintah tentunya akan ada kebijakan-kebijakan baru yang akan berpengaruh pada industri usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku telah menyampaikan berbagai usulan kepada semua calon presiden (capres).
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengungkapkan, usulan dari pengusaha berkaitan dengan ketenagakerjaan. Menurutnya, tenaga kerja Indonesia kedepan harus dapat memenuhi permintaan industri.
“Road map ada khusus ketenagakerjaan dan kami sampaikan ke semua capres,” katanya dalam konferensi pers, dilansir Jumat (02/02/2024).
Shinta menjelaskan, struktur ketenagakerjaan berkaitan dengan pendidikan, kualitas SDM dan suplai tenaga kerja. Angkatan kerja harus dapat memenuhi permintaan dunia usaha sehingga ada link and match yang dapat saling berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan iklim dunia usaha Indoensia.
“Makanya kami meluncurkan pengusaha mengajar. Ingin melihat link and match. Ini harus menjadi perhatian. Kami melihat isu yang berkaitan dengan jenis pekerjaannya,” ungkapnya.
Shinta melanjutkan lebih jauh, pekerjaan di masa depan berbeda dengan sebelumnya, yang akan selalu berkaitan dengan digitalisasi. Sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan bagi para SDM untuk menyesuaikan dengan suatu profesi atau jenis pekerjaan.
“Kita ingin sesuatu yang menjadi perhatian dan memberikan masukan dan peran serta pemerintah menjaga keseimbangan. Dan isu yang sangat penting menjadi perhatian bagaimana jenis hubungan pekerja dan pemberi kerja dari segi tripartit membangun yang lebih harmonis,” jelasnya.
Selain itu, kata Shinta, perlu adanya ketegasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menerapkan Upah Minimum Regional (UMR). Sebab, masih ada beberapa dearah yang belum menerapkan kebijakan UMR yang ditetapkan.
“UMR formulanya sudah ada tapi beberapa daerah banyak yang tidak mengikuti,” bebernya.
Sinta menambahkan, masing-masing sektor memiliki kebutuhan tenaga kerja. Harapannya, pemerintahan baru mendatang dapat menciptakan lompatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Indonesia.
“Yang penting capres komitmen dan political will terkait ketenagakerjaan dan melakukan lompatan karena pada akhirnya kalau bicara investasi human developmen penting. Saya pikir masukan-masukan tersebut akan bermanfaat dan policy praktisnya dan aturan-aturan mana yang perlu perbaikan dan hal-hal apa yang menjadi perhatian,” pungkasnya.
