Telegraf, London – Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May, menolak seruan untuk berkompromi dengan partai-partai oposisi terkait Brexit, dan akan melanjutkan rencana untuk kembali ke Brussels dan meminta konsesi baru dari Uni Eropa (UE).
May menolak tuntutan, termasuk dari kepala stafnya Gavin Barwell, untuk melunakkan posisinya atas isu-isu seperti serikat pabean agar bisa mendapatkan suara dari Partai Buruh. Sebagai gantinya, May mengatakan kepada kabinet bahwa dirinya akan menuntut konsesi dari UE atas masalah penghalang (backstop) yang kontroversial di Irlandia Utara.
Penghalang itu dirancang untuk menghindari perbatasan keras antara Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Inggris, dan Republik Irlandia jika pembicaraan gagal sebelum akhir periode transisi Brexit.
Baik Inggris maupun Irlandia sama-sama menolak perbatasan keras (hard border) dengan penjagaan militer di perbatasan Irlandia Utara dan Irlandia. Itu sebabnya, jika tidak ada kesepakatan selama 21 bulan masa transisi yang bisa diperpanjang setelah Brexit pada 29 Maret 2019, maka diterapkan klausul backstop.
Situasi itu secara umum membuat Irlandia Utara tetap selaras dengan aturan UE sehingga memungkinkan pergerakan barang dan manusia secara bebas seperti saat ini dan terus berlanjut. Tapi, kelompok serikat pekerja menolak Irlandia Utara tidak diperlakukan berbeda seperti wilayah Inggris lainnya, sehingga May harus merundingkan lebih lanjut hal itu kepada UE.
PM May dilaporkan berusaha mengajukan yang disebut klausul matahari terbenam untuk masalah backstop, artinya setelah matahari terbenam akan berhenti memiliki efek apa pun. Kepala perundingan UE Michel Barnier menolak usulan itu, Senin (21/01) lalu, menyatakan bahwa kesepakatan saat ini yang disetujui dengan PM adalah kesepakatan terbaik.
“Sekarang saatnya untuk para pemimpin Inggris membangun mayoritas yang stabil dan politis untuk satu kesepakatan. Kami menunggu langkah selanjutnya, dan kami siap bekerja lagi untuk deklarasi politik,” kata May.
Rencana backstop, yang telah ditolak berulang kali oleh UE dan Irlandia, perlu didukung oleh Majelis Renda dalam pemungutan suara akhir bulan ini, sebelum dirundingkan dengan UE lalu divoting kembali oleh parlemen Inggris bulan Februari 2019.
May ingin UE memberikan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa backstop hanya langkah sementara. Anggota parlemen dari berbagai partai mendesak May agar berpikir ulang dengan mengusulkan sejumlah amandemen yang didesain mengambil alih proses Brexit dari tangan PM.
Diantaranya, rencana untuk mendesak PM menambah proses dua tahun dalam Pasal 50 untuk membawa Inggris keluar dari UE pada 29 Maret nanti, dan mendesak menyerahkan kendali atas keseluruhan proses kepada kelompok backbencher yaitu anggota parlemen yang tidak memiliki jabatan resmi di pemerintahan atau partai oposisi. (Red)
Photo Credit : Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May, menolak seruan untuk berkompromi dengan partai-partai oposisi terkait Brexit. REUTERS
