Telegraf, Jakarta – Kementrian perdagangan melalui Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) menghentikan sementara kegiatan usaha beberapa perusahaan perantara properti yang tidak mengantongi ijin.
Penghentian itu dengan lmelakukan sidak yang di lakukan di kantor Agen Properti Chika Property di daerah Kelapa Gading dan Agen Properti ERA Peak di Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah kapuk, Jakarta Utara, yang berlangsung hari ini, Rabu (14/03/18)
Direktur Tertib Niaga, Veri Anggrijono tugasnya adalah melakukan tindakan kepada kegiatan kegiatan usaha yang tidak melakukan ijiin usaha sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peraturan menteri perdagangan NO 51 tahun 2017 mengenai Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, dimana setiap Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4).
“Pengawasan kegiatan perizinan ini dilakukan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan persaingan usaha yang setara bagi pelaku usaha,” ungkap Veri Anggrijono, usai menyegel Agen Properti Chika Property di kelapa gading.
Veri mengungkapkan tindakan tegas tersebut diambil setelah pihaknya melakukan pengawasan selama kurang lebih satu bulan, dan ternyata benar Agen Properti Chika Property belum mmpunyai ijin usaha.
Veri menambahkan pemberhentian sementara juga berkenaan dengan perlindungan konsumen dan mencegah menginformasikan harga yang tidak sesuai dengan jual beli sehingga dapat merugikan pajak.
“Bahkan dalam transaksinya, tidak berani lagi katakanlah menjual 10 juta menginformasikan harga 8 juta sehigga kan itu berpotensi merugikan pajak,” kata Veri.
Lanjut Veri jika Chika Property tidak melakukan admiistrasi yang sudah diberitahukan hingga masa waktu yang di tentukan, maka terpaksa dilakukan sangsi pidana.
Sementara itu Robert penangung jawab Agen Chika Property mengatakan kecewa dengan sidak yang di lakukan kementrian perdagangan dikarenakan tiba tiba dan sebelumnya belum ada surat pemberitahuan, hanya dalam 3 minggu sebelumnya diberitaukan bahwa harus mengurus ijin usaha dengan syarat pelatihan.
“Biasanya klo ada seperti itukan kita dikasih surat dulu bukan begini caranya, memang dihimbau ijin properti melalui Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) dan perayaratannya kita harus ada kursus dulu. Jadi sementara kita mau urus tapi sekarang tiba tiba sudah disegel saya kaget juga,” tuturnya dengan nada kecewa. (Red)
Photo Credit : Mendag menghentikan broker properti tanpa ijin. | Telegraf/Atti kurnia
