Telegraf, Jakarta – Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan penyelewengan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Temuan itu akan dikoordinasikan dengan PT Pertamina (persero) dan pemerintah daerah setempat.
BBM Satu Harga merupakan program pemerintah yang sudah digulirkan sejak tahun lalu. Program ini menyasar distribusi BBM di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Melalui program ini, maka premium dan solar subsidi sama harganya yakni premium Rp 6.450 per liter dan solar subsidi Rp 5.150 per liter.
Anggota Komite BPH Migas Hendry Ahmad mengatakan penyimpangan distribusi BBM jenis premium dan solar subsidi terjadi di Kabupaten Sumenep khususnya gugusan pulau di timur Madura serta di pulau Sangiangan yang berada di Selat Sunda.
“Dari hasil pengawasan kita di lapangan terutama terkait BBM satu harga terjadi penyimpangan,” kata Hendry di Jakarta, Rabu (07/03/18).
Hendry memaparkan di Sumenep penyimpangan terjadi di Kepulauan Sambudi yaitu di Kota Nunggunung dan Pulau Raas. Kedua daerah tersebut merupakan titik BBM satu harga. Khusus Sambudi, ternyata fasilitas penyaluran BBM belum dibangun. Tapi distribusi tetap lancar ke dua kepulauan ini.
Hendri juga menyebut terkait pengawasan di lapangan BBM menemukan sebagian alokasi BBM dijual ke pengepul dalam bentuk drum. Kemudian dari pengepul dijual ke pengecer. Hal ini yang membuat masyarakat mendapatkan premium dengan harga bervariasi antara Rp 9.000-10.000 per liter, sedangkan solar Rp 7.000-7.500 per liter.
Temuan berikutnya, lanjut Hendry, di Kepulauan Sangian ada Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang sudah siap dioperasikan, tapi dilakukan dengan skema yang lain. BBM dimasukkan ke drum, kemudian dijual ke pengepul. APMS ini sudah dinonaktifkan sementara.
Untuk menindaklanjuti hal itu, kata dia, akan digelar pertemuan dengan Pertamina dan pemda pada Jumat nanti. “Kami akan mengatur dengan pemda bagaimana mendistribusikan ke masyarakat agar kepentingan BBM tidak terganggu,” terangnya. (Red)
Photo Credit : BPH Migas temukan penyelewengan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Temuan tersebut kemudian akan dikoordinasikan dengan pihak Pertamina. | Antara/ Didik Suhartono
