Telegraf, Jakarta – Tarif Tol Dalam Kota atau Jakarta Inner Ring Road yang dioperasikan oleh PT Jasa Marga terhitung 8 Desember 2017 pukul 00.00 WIB mendatang, akan naik sebesar Rp 500-Rp 1.500.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menyetujui kenaikan tarif tersebut. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 973/KPTS/M/2017.
PT Jasa Marga dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (5/12/2017) menyebutkan, ruas tol dengan total panjang 50,6 km itu mengalami kenaikan tarif sebesar Rp 500 hingga Rp 1.500 dari tarif sebelumnya. Kendaraan Golongan I misalnya mengalami kenaikan dari Rp 9.000 menjadi Rp 9.500, Golongan II dari Rp 11.000 menjadi Rp 11.500, Golongan III dari Rp 14.500 menjadi Rp 15.500, Golongan IV dari Rp 18.000 menjadi Rp 19.000 dan Golongan V dari Rp 21.500 menjadi Rp 23.000.
Perhitungan penyesuaian tarif tol dilakukan dengan format tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi daerah yang dilalui tol selama dua tahun terakhir, ditambah 1.
Sebagai informasi, tol dalam kota terakhir kali mengalami penyesuaian tarif pada 1 November 2015 lalu. Penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali sesuai dengan isi perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang sudah ditandatangani dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.Â
Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol. Kepastian tarif tol pun menjadi salah satu faktor penentu bagi kelayakan usaha dan keberhasilan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) dalam rangka mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional tadi.
Tarif tol akan dihitung berdasarkan tiga hal, yakni kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan (BKBOK) dan kelayakan investasi. Hal ini tertera di Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol akan ditetapkan oleh Menteri PUPR, sesuai Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. (Red)
