Cari
Sign In
  • Nasional
  • Ekonomika
  • Politika
  • Internasional
Telegraf

Kawat Berita Indonesia

  • Nasional
  • Ekonomika
  • Politika
  • Internasional
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Technology
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Regional
    • Didaktika
    • Musik
    • Religi
    • Properti
    • Opini
    • Telemale
    • Philantrophy
    • Corporate
    • Humaniora
    • Cakrawala
    • Telegrafi
    • Telecoffee
    • Telefokus
    • Telerasi
Membaca Identifikasi Hulu Hilir Untuk Swasembada dan Eksportir Jagung
Bagikan
Font ResizerAa
TelegrafTelegraf
Cari
  • Nasional
  • Ekonomika
  • Politika
  • Internasional
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Technology
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Regional
    • Didaktika
    • Musik
    • Religi
    • Properti
    • Opini
    • Telemale
    • Philantrophy
    • Corporate
    • Humaniora
    • Cakrawala
    • Telegrafi
    • Telecoffee
    • Telefokus
    • Telerasi
Punya Akun? Sign In
Ikuti Kami
Telegraf uses the standards of the of the Independent Press Standards Organisation (IPSO) and we subscribe to its Editors’ Code of Practice. Copyright © 2025 Telegraf. All Rights Reserved.
Ekonomika

Identifikasi Hulu Hilir Untuk Swasembada dan Eksportir Jagung

Atti Kurnia Kamis, 21 September 2017 | 00:23 WIB Waktu Baca 3 Menit
Bagikan
Photo Credit: Presiden Joko Widodo (Jokowi) instruksikan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk meningkatkan produksi jagung. ANTARA
Photo Credit: Presiden Joko Widodo (Jokowi) instruksikan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk meningkatkan produksi jagung. ANTARA
Bagikan

Telegraf, Jakarta – Pertanian Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk mewujudkan penyedia kebutuhan pangan dunia, melihat perkembangan ekspor jagung yang semakin tahun semakin meningkat, pusat kajian pangan strategis (PKPS) mengidentifikasi hulu hingga hilir persoalan jagung, agar program pemerintah yaitu penambahan lahan tanam bisa memenuhi kebutuhan nasional dalam negeri.

Siswono Yudo Husodo Ketua PKPS mengatakan permasalahan jagung di dalam negeri adalah 3 hal yaitu produksi dalam negeri masih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, kwalitasnya masih perlu di tingkatkan serta harga.

“Permasalahan jagung adalah produksinya yang kurang, kwalitasnya yang perlu kita tingkatkan dan harganya,” tuturnya dalam seminar rembug jagung nasional 2017 dengan tema sinergi kekuatan nasional dalam pencapaian swasembada jagung dengan iklim usaha yang kondusif dan mensejahterakan, di Jakarta, Rabu, (20/9/2017).

Siswono juga mengatakan peningkatan produksi jagung nasional memang mengalami kenaikan tetapi permintaan juga bertambah tinggi melebihi produksi jagung yang ada, yang mengakibatkan memicu ekspor untuk memenuhi kekurangan yang ada.

Menghindari hal itu muncul kebijakan pembatasan impor sekaligus program perluasan tanam jagung di galakkan oleh pemerintah, hal ini tidak spontan terpenuhi, melalui proses dengan strategis yang perlu di terapkan untuk membangun masa depan komuditas jagung.
Adapun strategi tersebut siswono menjelaskan pemberian intensif pada petani agar terangsang untuk meningkatkan produksi dan upaya perluasan lahan pertanian, mekanisme pengaturan/kebijakan deficit dan surplus impor dan wkspor, keersediaan luas lahan yang memadai, pemanfaatan lahan yang belum efisien serta pemanfaatan kebun rakyat.

Baca Juga :  Libur Nataru, KAI Operasikan 35 Rangkaian Trainset Baru Buatan INKA

Dengan strategi tersebut siswono meyakini “untuk Indonesia, negara dengan luas daratan 1,9 juta kmz, terletak didaerah tropis dengan sinar matahari sepanjang tahun, dengan curah hujan yang cukup, dan tanah yang reIatif subur, memiliki potensi pertanian yang sangat besar, yang dengan perencanaan yang tepat yang dilaksanakan dengan tekun dan konsisten, secara bertahap Indonesia akan dapat membangun kemandirian pangan dalam arti mampu memenuhi sendiri kebutuhan pangan untuk jenis-jenis pangan yang bisa diproduksi di Tanah Air,” ungkapnya.

Ditemui di tempat yang sama Herman Khaeron, anggota komisi VI DPR sekaligus ketua umum masyarakat pembenihan dan pembibitan Indonesia (MPPI) mengatakan untuk mencapai swasembada jagung perlu adanya satu komitmen bersama dalam pelaksanaan kebijakan yang dirumusakan dengan komperhensif dan sinegis yang melibatkan pihak terkait yaitu legislator, pemerintah khususnya, penegak hukum, akademisi dan masyarakat.

Herman juga menjelaskan pemerintah juga harus berkomitmen untuk memberikan dukungan fasilitas dan akselerasi pelaksanaan teknologi yang lebih advanced sehingga dapat lebih produktif dan berdayasaing yang dapat menibgkatkan kesejahteraan petani untuk mendukung kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. (red)

Photo Credit : Ist. Photo


 

Bagikan Artikel
Twitter Email Copy Link Print

Artikel Terbaru

Prabowo Disebut Sudah Kantongi Info Terkait Illegal Logging
Waktu Baca 4 Menit
Prabowo Tak Tetapkan Status Bencana Nasional, Ini Alasannya
Waktu Baca 2 Menit
Soal Pendanaan Hutang Whoosh, Purbaya: Masih Pembahasan
Waktu Baca 4 Menit
Dorong Transformasi Digital Underwriting, AJB Bumiputera 1912 Gandeng Seleris
Waktu Baca 3 Menit
Soal Polemik IMIP, Kemenhub: Izin Sudah Dicabut Sejak Oktober 2025
Waktu Baca 4 Menit

Perbaikan Akibat Bencana, Prabowo: Kita Punya Anggarannya

Waktu Baca 3 Menit

Korban Akibat Bencana di Sumut dan Sumbar Jadi 442 Jiwa

Waktu Baca 8 Menit

Prabowo Kunjungi Korban Banjir Sumatra, Pastikan Langkah Darurat Dilakukan

Waktu Baca 2 Menit

BNPB Sebut Jumlah Korban Meninggal Dunia di Sumut, Sumbar dan Aceh Jadi 303 Jiwa

Waktu Baca 7 Menit

Lainnya Dari Telegraf

Ekonomika

Libur Nataru, KAI Operasikan 35 Rangkaian Trainset Baru Buatan INKA

Waktu Baca 3 Menit
Ekonomika

CEO Danantara Komentari Rencana Merger Antara GoTo-Grab

Waktu Baca 2 Menit
Ekonomika

Whoosh Dapat Saingan Baru, Jakarta-Bandung Hanya 1,5 Jam Dengan Kereta Pajajaran

Waktu Baca 3 Menit
Ekonomika

Viralitas Tumbler Membuat Dirut KCI Diganti Dari Posisinya Jabatannya

Waktu Baca 3 Menit
Ekonomika

Jelang Nataru, Prabowo Panggil Bahlil dan Purbaya ke Istana

Waktu Baca 5 Menit
Photo Credit: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau Gubernur di seluruh Indonesia untuk tidak lagi menerbitkan izin pertambangan mineral dan batu bara (minerba) baru. Hal ini terkait dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada tanggal 10 Juni 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 173C UU No.3. / 2020 (UU Pertambangan Indonesia baru). REUTERS
Ekonomika

Ekonomi Indonesia Masih Ditopang Oleh Investasi, Hilirisasi dan Digitalisasi

Waktu Baca 4 Menit
Ekonomika

Queen Máxima Apresiasi BTN, Kurangi Cicilan KPR Dengan Penukaran Sampah Rumah Tangga

Waktu Baca 4 Menit
Seorang wanita membonceng sepeda motor, bagian dari layanan ride-hailing Go-Jek, di jalan yang sibuk di Jakarta Pusat, Indonesia 18 Desember 2015. Presiden Indonesia secara terbuka menegur salah satu menteri kabinetnya pada hari Jumat karena tindakan keras terhadap layanan ride-hailing seperti Uber dan Go-Jek, yang memicu kemarahan di media sosial di negara di mana pilihan transportasi umum terbatas. REUTERS/Garry Lotulung
Ekonomika

Sistem Bagi Hasil Transportasi Online Dinilai Belum Adil dan Transparan

Waktu Baca 3 Menit
Telegraf
  • Nasional
  • Ekonomika
  • Politika
  • Regional
  • Internasional
  • Cakrawala
  • Didaktika
  • Corporate
  • Religi
  • Properti
  • Lifestyle
  • Entertainment
  • Musik
  • Olahraga
  • Technology
  • Otomotif
  • Telemale
  • Opini
  • Telerasi
  • Philantrophy
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber

KBI Media

  • Akunku
  • Hobimu
  • Karir
  • Subscribe
  • Telegrafi
  • Teletech
  • Telefoto
  • Travelgraf
  • Musikplus

Kawat Berita Indonesia

Telegraf uses the standards of the of the Independent Press Standards Organisation (IPSO) and we subscribe to its Editors’ Code of Practice. Copyright © 2025 Telegraf. All Rights Reserved.

Selamat Datang!

Masuk ke akunmu

Lupa passwordmu?