Telegraf, Jakarta – Isu SARA yang terjadi di Pilkada DKI 2017 dinilai telah mencederai kehidupan beragama dan keberagaman suku, adat, ras dan golongan di Indonesia dan juga sistem demokrasi yang sudah susah payah dibangun dari sejak awal reformasi. Oleh karena itu Lingkar Perempuan Nusantara (LPN) meminta kepada KPU untuk melaksakan Undang-Undang dan Peraturan yang telah dibuatnya sendiri, yaitu UU No. 40 tahun 2008 tentang Diskriminasi, UU Pemilu No. 7 tahun 2017, dan PKPU No. 4 tahun 2017 tentang kampanye SARA.
Mereka menuntut KPU menegaskan bahwa peserta Pilkada bertanggung jawab pada semua materi kampanye bukan hanya yang dikeluarkan oleh tim sukses tapi juga oleh seluruh simpatisan termasuk tim relawan dan agar KPU menindak tegas peserta Pemilu yang melanggar Undang-Undang dan Peraturan tentang kampanye SARA.
Seperti telah kita ketahui bersama bahwa isu-isu terkait suku agama ras dan antar golongan (SARA) sepertinya telah menjadi momok tahunan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia.
Namun meskipun demikian masyarakat dapat mencegah atau melawan isu SARA tersebut dengan tidak mudah terhasut oleh isu perpecahan dengan menerapkan sikap kritis dan mulai mengcounter informasi yang baik antar sesamanya.
“Bagaimana mengatasinya, dengan mengcounter baik dan secara terhormat. Jangan kita malah ikut menyebarkan ujaran kebencian atau mungkin tidak usah dilihat dibaca, kalau saya pribadi berharap ini tidak semakin besar,” ucap Komisioner KPU Evi Novida Ginting saat menerima audiensi dengan Lingkar Perempuan Nusantara (LPN) di Ruang Sidang Utama KPU yang dilakukan pada, Rabu (23/05/18).
Oleh sebab itu Evi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak acuh dengan kondisi disekitarnya. Isu SARA menurutnya jadi meluas dikarenakan oleh ketidakpedulian masyarakat mencegah atau melawannya dengan informasi yang baik.
“Ibu bisa menyebarkan, mencounter isu SARA bahwa perbedaan itu indah, kita lahir berbeda, ini ciptaan Tuhan dan rasa saling menghargai satu sama lain,” ujar Evi.
Evi juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai serta penghormatan terhadap perbedaan sedari dini, sejak dirumah kepada semua anggota keluarga.
“Ini sudah mulai kita kembangkan bersama dari ibu dirumah, selama ini kan benteng dirumah orang tua memberikan kekuatan, ini bisa dikembangkan,” lanjut Evi. (Red)
Photo Credit : Isu SARA yang terjadi di Pilkada DKI 2017 dinilai telah mencederai kehidupan beragama dan keberagaman suku, adat, ras dan golongan di Indonesia dan juga pada sistem demokrasi. REUTERS/Bea Wiharta
