Terkait Dua Jenderal Pol Jadi Plt Gubernur Jabar dan Sumut, Ini Penjelasannya

“Bukan Plt tapi dia PJ, Pejabat Gubernur. Itu boleh saja, nanti Presiden memerintahkan kepada eselon satu atau Jenderal setingkat untuk menjadi PJ, melalui Mendagri. Dan sepertinya untuk itu sedang diusulkan saja,”

Terkait Dua Jenderal Pol Jadi Plt Gubernur Jabar dan Sumut, Ini Penjelasannya


Telegraf, Jakarta – Ramainya soal kritikan terkait pengusulan terhadap perwira tinggi Polri dan TNI menjadi Penjabat Gubernur di sejumlah provinsi menjelang perhelatan Pilkada serentak 2018, dijawab oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Pj. Gubernur nantinya akan mengisi kekosongan kekuasaan yang akibat masa kerja gubernur sebelumnya yang sudah habis sebelum Pilkada serentak bergulir.

Menurut Tjahjo, usulan perwira tinggi Polri dan TNI duduk sebagai Penjabat Gubernur sudah melalui konsultasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, hingga Presiden Joko Widodo.

“Setelah koordinasi dan konsultasi mengusulkan kepada Bapak Presiden terkait pejabat TNI dan Polri aktif, tidak masalah, tidak dimasalahkan,” kata Tjahjo dalam siaran pers Kemendagri, Jumat (26/01/2018).

Dia juga mengatakan Presiden tak mempermasalahkan mengenai usulan tersebut lantaran penunjukan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur karena alasan keamanan.

Sementara itu Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (OTDA Kemendagri) Soni Sumarsono mengatakan bahwa dua Jenderal Polisi yang akan mengisi kekosongan gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Dia menjelaskan, posisi sementara yang diisi dua pejabat Polri itu bukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) melainkan Pejabat Gubernur. Karena di dua daerah tersebut, masa jabatan gubernurnya akan berakhir.

“Bukan Plt tapi dia PJ, Pejabat Gubernur. Itu boleh saja, nanti Presiden memerintahkan kepada eselon satu atau Jenderal setingkat untuk menjadi PJ, melalui Mendagri. Dan sepertinya untuk itu sedang diusulkan saja,” kata Soni di Jakarta, Kamis (25/0/2018).

Menurut dia, dua Jenderal polisi yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut baru usulan saja dan keputusan tersebut tergantung dari Presiden Jokowi.

“Ada dua Jenderal polisi sedang diusulkan saja untuk Jawa Barat maupun Sumatera Utara, usulan sifatnya dan keputusannya tergantung pak Presiden. Itupun masih Juni nanti,” ujarnya.

Soni menjelaskan bahwa yang pantas mengisi atau menjadi Pejabat Gubernur itu kalau sipil harus dari eselon satu dan sedangkan kalau di kepolisian itu setara dengan Jenderal bintang dua.

Baca Juga :   Puan Ajak Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan

Nantinya nama yang diusulkan oleh Mendagri harus Presiden yang menentukan karena memang seperti itu prosesnya.

“Usulannya nanti dari Kapolri, itu untuk mengisi kekosongan karena Gubernur definitif sudah akhir masa jabatan dan Gubernur baru belum datang kira-kira gitu. Kebutuhan Plt banyak, enggak mungkin semua dari Mendagri,” terangnya.

“Jadi bebannya dipukul rata ke beberapa instansi yang terkait terutama Kepolisian dan Polhukam. Kalau TNI pertahanan, akan diwakilkan Polhukam. Pilkada ini kan soal civil society dan keamanan saja, tidak harus semuanya tapi mayoritas masih dari pejabat ahli pemerintahan di Kemendagri. Karena 9,9 sebagian besar dari Kemendagri,” tandasnya.

Sebelumnya, Kabagpenum Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan bahwa ada dua Perwira Tinggi (Pati) Polri yang akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut pada saat Pilkada serentak 2018.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini mengatakan dua Pati Polri tersebut yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

“Informasi ini kami masih menunggu surat resminya (dari Kemendagri), sehingga bisa kami ketahui siapa yang akan menduduki jabatan sementara,” ujar Martin. (Red)

Photo Credit : Telegraf/Koes. W. Widjojo


KBI Telegraf

close