TELEGRAF – Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menuai banyak polemik. Rapat darurat pada Sabtu, 14 September 2024 itu memutuskan Anindya Bakrie sebagai ketua umum. Padahal jabatan ini masih dipegang Arsjad Rasjid hingga 2026 mendatang.
Hasil munaslub membuat 21 dewan pengurus Kadin Provinsi menolak hasil munaslub. Mereka menyebut acara tersebut tidak sah dan tidak sesuai AD/ART.
“Munaslub itu secara aturan (AD/ART) prosesnya panjang, pertama tentunya harus dengan jelas diketahui ada kesalahan yang sangat mendasar, sementara itu dalam hal ini menurut kami pak arzad tidak punya kesalahan sama sekali,” ungkap Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto saat dihubungi melalui sambungan telephone.
Lanjut Adik, yang kedua 50 % dari Kadin Provinsi mengajukan surat usulan sekaligus peringatan kepada ketua kadin indonesia , begitu juga Anggota Luar biasa (ALB), dalam waktu 30 hari , jika dalam waktu 30 hari tidak ada perubahan , 50% kadin propinsi dan 50% ALB mengirim surat lagi ke kadin Indonesia , kalau proses tersebut ternyata ketua Kadin Indonesia tidak mengindahkan baru bisa proses munaslub.
“Setahu saya tidak pernah ada satu suratpun yang masuk ke Kadin pusat,” kata Adik.
Adik juga mengungkapkan bahwa selama kepemimpinan Arsjad Rasjid, organisasi dan programnya tetap berjalan dengan baik. “Bahkan saat beliau cuti untuk team pemenangan salah satu capres, beliau tidak pernah mengajak atau memobilisasi Kadin-kadin propinsi maupun Kadin Kabupaten/Kota. Dan setelah beliau aktif lagi organisasi dan program-programnya berjalan dengn baik juga,” tutur Adik.
Ia menjelaskan selama kepemimpinan Arsjad Rasjid, kolaborasi serta sinergi kabupaten/kota dengan pemerintah sangat terbantu. “Program- program Pak Arsjad memang semua dalam rangka suport pemerintah,” ujarnya.
Adik mencontohkann program yang digagas oleh kepemimpinan Arsjad, seperti pendidikan dan pelatihan vokasi, sangat masif serta program UMKM pun masif dan banyak program yang seiring sejalan dengan program program pemerintah. “Saya 100 persen masih tetap mendukung kepemimpinan Pak Arsjad,” tutup Adik.
Kadin Bengkulu
HDoc/istl serupa juga diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Prov. Bengkulu, Ahmad Irfansyah yang menolak dengan tegas atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diusung oleh sejumlah Kadin Provinsi, pada Sabtu (14/9/2024) lalu.
Menurut Irfansyah Munaslub tersebut juga tidak mengikuti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Munaslub tersebut dinilai Irfansyah adalah sebagai tindakan kemufakatan jahat.
Apalagi berdasarkan informasi yang ia ketahui, pelaksanaan Munaslub tersebut juga tidak korum untuk tetap dilaksanakan. Dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia, total hanya ada 11 provinsi yang ikut dalam pelaksanaan Munaslub tersebut.
“Artinya mereka tidak korum, karena korum itu syaratnya adalah 50 persen plus 1. Artinya paling tidak ada 20 Kadin Provinsi yang hadir, sedangkan itu hanya ada 11 Provinsi,” ungkapnya.
“Kami berharap agar seluruh Kadin di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tetap solid dan dengan bijak mengambil sikap bersatu untuk kepentingan organisasi,” ujarnya.
Irfansyah menyayangkan atas tindakan konstitusional oleh sekelompok orang yang dengan sengaja dan tujuan tertentu mengobok-obok Kadin Indonesia. Sementara, keadaan ekonomi bangsa sedang tidak baik-baik saja.
“Pada masa kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah mencoba dan berusaha merealisasikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% guna mecapai indonesia emas di tahun 2045,” cetusnya.
Karena itu, sambung Irfansyah, jangan pertaruhkan rakyat dan ekonomi bangsa demi kepentingan dan nafsu berkuasa sesaat. “Ayo kita bangun negeri dan bangsa ini secara gotong royong demi tercapai masyarakat adil, makmur, damai dan aman,” serunya.
Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal biasa dalam organisasi yang mengedepankan prinsip demokratis serta musyawarah mufakaat saat ambil keputusan.
“Sepanjang pengetahuan saya, kepemimpinan Ketum Arsjad sangatlah demokratis, dimana semua keputusan yang diambil selalu atas dasar koordinasi dengan Kadinda (Kadin Daerah) seluruh Indonesia tanpa terkecuali,” ungkapnya.
