Telegraf, Bekasi – Presiden Joko Widodo menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi Teluk Jakarta, baik saat menjadi gubernur DKI Jakarta maupun sebagai presiden.
“Saya sampaikan, saya sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi,” kata Jokowi, di sela peninjauan ke tambak udang di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, (01/11/2017).
Dalam kesempatan itu Jokowi memberikan klarifikasi tentang Pergub DKI Jakarta Nomor 146 yang menyangkut soal reklamasi.
Ia menyebutkan sebagai gubernur DKI Jakarta, dia juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi.
“Kalau yang itu, Pergub itu kan Pergub yang merupakan acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa, bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” kata Jokowi.
“Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu,” kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/10/2017) lalu.
Salah satu alasan dari sisi pemerintah pusat adalah efisiensi biaya. “Yang kita bicarakan sebenarnya yang sudah berjalan, yang sudah ada, kan tidak mungkin dibongkar, kan lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya,” kata Kalla, yang berlatar pengusaha besar itu.
Pada sisi lain, dia juga telah mendengar penjelasan langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait keputusan itu.
“Ya, menurut pandangan saya, pengertian saya, begitu. Dan saya sudah bicara juga dengan Anies, bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah,” kata dia.
Oleh karena itu, Kalla menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan pembangunan Pulau C dan D dan mengatur penggunaannya agar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta.
“Tidak ada cara lain, mau diapain, caranya hanya bongkar ulang. Bagaimana bongkar ulangnya? Kalau tidak dipakai malah lebih merusak, kalau dipakai kan ada yang memelihara,” kata dia.
“Dulu 120, masuk ke 106, masuk lagi ke 91, masuk lagi sekarang ke-72. Artinya kita sudah lebih baik sekarang ini dari China, dari India, dari Brazil, yang gede gede kita, bisa lebih baik,” tandas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi sampaikan bahwa dirinya telah sampaikan kepada Menko Perekonomian target tahun depan naik menjadi peringkat 50 dan tahun depannya lagi menjadi 40.
“Artinya harus ada pembenahan tital, ada reform total, dari urusan perizinan, urusan listrik, urusan properti, semuanya harus jadi lebih baik,” tegas Jokowi.
Harapan Presiden bahwa ke depan dunia usaha baik kecil, mikro maupun besar semuanya dimudahkan dalam perizinan kalau ingin membuka atau memperluas usaha.
“Karena dari situlah nanti ada rekruitmen tenaga kerja dan pembukaan lapangan tenaga kerja baru,” pungkas Jokowi akhiri konferensi pers. (Red)
