Telegraf, Surabaya – Gagasan pembebasan biaya pendidikan bagi siswa dan siswi pelajar SMA/SMK yang dilontarkan oleh Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno mendapat sorotan pengamat. Kebutuhan anggaran untuk itu diperkirakan mencapai Rp 121 miliar setiap bulannya.
“Untuk satu tahun diperkirakan Rp 1,4 triliun,” kata pakar kebijakan publik dan perencanaan pembangunan Universitas Brawijaya (Unibraw), Andy Kurniawan, di Surabaya, Rabu (07/02/2018).
Andy mengatakan, skema pendidikan gratis itu di luar gaji guru. Bagaimana caranya? “Pertama, melihat kapasitas fiskal. Tahun 2018, kekuatan APBD Jatim sekitar Rp 30 triliun,” katanya.
Menurut Andi, perintah UUD 1945 dan UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mematok anggaran pendidikan 20 persen APBN dan APBD. Sementara, tahun 2016, Pemprov Jatim mengalokasikan 1,7 persen untuk pendidikan di luar gaji guru. “Bahkan ini di bawah Sumatera Selatan yang mematok 2,0 persen,” jelasnya.
Untuk variabel kedua, kata Andy, menghitung kebutuhan biaya operasional di seluruh daerah. Untuk satu siswa SMA Negeri dibutuhkan Rp 3 juta. Untuk SMK Negeri (non teknik) Rp 3,5 juta per siswa, dan Rp 4 juta untuk SMK Negeri (teknik) per siswa. “Itu keperluan biaya per tahun ya,” kata Andy.
“Sementara SPP tiap siswa SMA per bulan berkisar Rp 95.000, itu paling rendah, dan tertinggi Rp 135.000. Kemudian SPP siswa SMK non-Teknik Rp 130.000 sampai Rp 175.000 per bulan, dan SMK teknik Rp 170.000 sampai Rp 215.000,” jelas Andy.
Dengan proporsi itu, kebijakan ‘pendidikan gratis’ bisa dijalankan Gus Ipul-Puti. Andy membuat simulasi sederhana, yaitu biaya riil (SPP dan biaya operasional) dikalikan jumlah siswa, kemudian dikurangi bantuan BOS kali jumlah siswa.
“Jumlah siswa SMA/SMK di Jatim 522.000 orang, maka dibutuhkan Rp 121 miliar tiap bulan atau Rp 1,4 triliun per tahun,” terang Andy.
Variabel ketiga yaitu metode penganggaran realistis. Kalau melihat APBD Jatim sekarang, setidaknya harus dinaikkan anggaran pendidikan di luar gaji guru dari 1,7 persen menjadi 10 persen, atau Rp 3 triliun dari Rp 30 triliun.
“Ini agar pendidikan gratis bisa dijalankan tanpa mengganggu kekuatan APBD Jatim. Jadi, sebenarnya ini sangat bisa. Ide Gus Ipul dan Puti itu patut diapresiasi,” pungkasnya. (Red)
