Telegraf – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya diberitakan dirinya terafiliasi dengan jaringan zionis Israel, namun dirinya membantah soal hal itu, dia juga diminta untuk mundur dari Ketua Umum PBNU oleh Syuriah PBNU pada Kamis, 20 November 2025.
Mulanya, Gus Yahya mengklarifikasi terkait isu yang beredar bahwa dirinya terafiliasi dengan jaringan zionis. Terlebih, dia pernah berkunjung ke Israel pada 2018.
Yahya mengatakan bahwa anggota NU telah mengetahui terkait dengan dirinya yang pergi ke Israel pada saat itu.
“Saya tahun 2018 pernah pergi ke Israel dan bertemu Nentanyahu (Perdana Menteri Israel). Mereka (anggota NU) sudah tahu dan mereka memilih saya sebagai ketum saat Muktamar Lampung,” kata Yahya di Hotel Novotel Samator Surabaya, Minggu, (23/11/2025).
Yahya menjelaskan, dia berkunjung ke Israel dan bertemu Nentanyahu demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dia pun mengaku masih konsisten dengan hal itu.
“Saya terang-terangan dan tegas di berbagai forum pada waktu itu bahwa saya datang demi Palestina. Saya tidak akan pernah berhenti dengan posisi ini, apapun yang terjadi,” tegasnya.
Soal isu yang beredar bahwa dia diminta mundur karena permasalahan tambang dan keuangan PBNU, Yahya mengaku tidak mau berprasangka buruk terhadap sosok yang menggiring opini tersebut. Yahya menganggap isu itu tidak jelas asal-usulnya.
“Saya tidak mau berprasangka ya. Sebelum ini, rumor itu sudah ndak karu-karuan, seperti saya makan duit Rp 900 miliar dan macam-macam itu. Tapi saya tidak mau bertindak atas dasar rumor atau prasangka,” ujarnya.
Yahya juga menanggapi Surat Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang meminta dirinya mundur. Menurut Yahya, surat itu tidak memenuhi standar organisasi. Sebab, tanda tangan harusnya dilakukan dengan digital.
“Kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital, sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kan zaman sekarang gampang sekali membuat tanda tangan scan. Maka kita lihat nanti,” ungkapnya.
Yahya juga mengatakan hasil rapat itu tidak memiliki wewenang dalam mencopot jabatan pengurus harian, termasuk Ketua Umum PBNU. Sebab, pencopotan jabatan diatur dalam aturan dasar aturan rumah tangga (AD/ART) PBNU.
“Rapat harian syuriah menurut AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum,” imbuhnya.
Terlepas dari itu semua, Yahya optimistis PBNU bisa segera menyelesaikan konflik internal yang terjadi belakangan. Dia juga berharap agar segera menemukan jalan keluar terhadap masalah yang terjadi.
“Saya sama sekali tidak tebersit pikiran untuk mundur karena saya mendapat amanat dari muktamar ini untuk lima tahun,” tegasnya.
Yahya juga mengatakan ketua PWNU se-Indonesia tidak menyetujui tentang adanya keputusan itu.
“Mereka (ketua PWNU se-Indonesia) mengatakan tidak mau saya mundur. Mereka akan kecewa kalau saya mundur,” ujarnya.
Menyikapi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU terkait hasil rapat tersebut, Yahya mengklaim dirinya telah bertemu dengan sebagian jajaran Rais Syuriah PBNU. Yahya juga mengatakan bahwa sebagian dari Rais Syuriah menyesali keputusan itu.
