TELEGRAF – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menghadiri undangan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) yang digelar di Mezzanine Ballroom Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta Pusat, (6/8/24).
Rapat ini memiliki dua agenda utama: Laporan Capaian Semester 1 Tahun 2024 Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Finalisasi Instrumen Monev Tim Koordinasi Nasional Vokasi.
Rapat dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Ketua Pelaksana TKNV, Prof Warsito, yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK.
Dalam sambutannya, Prof Warsito menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia.
Ketua BNSP, Syamsi Hari, yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Standar dalam TKNV, menyampaikan laporan Semester 1 Tahun 2024.
Laporan ini mencakup berbagai pencapaian Divisi Standar, termasuk pengembangan standar kompetensi dan pelatihan.
Syamsi menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasi di tanah air.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Adi Mahfudz Wuhadji, turut hadir dan memberikan laporan mengenai capaian Kadin dalam bidang vokasi dan sertifikasi selama Semester 1 tahun 2024.
Ia menekankan peran penting sektor swasta dalam mendukung program vokasi pemerintah.
Laporan dari Divisi Standar TKNV dilanjutkan oleh M. Amir Syarifudin, Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan (Stankomproglat) Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
M. Amir memaparkan kemajuan dalam penyusunan standar kompetensi dan program pelatihan yang telah dicapai selama semester pertama tahun ini.
Selanjutnya, Prof Amilin, Komisioner BNSP yang bertanggung jawab pada Sektor Pendidikan, menyampaikan perkembangan terbaru dari sektor pendidikan.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain Kemenko PMK, BNSP, dan Kementerian Ketenagakerjaan, rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendikbudristek, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Kamar Dagang Indonesia (KADIN Indonesia), Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Rapat yang berlangsung hingga pukul 13.00 WIB ini ditutup oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin.
Dalam penutupannya, Tatang menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang terus menerus untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mengembangkan pendidikan vokasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri.
Dengan adanya finalisasi instrumen monev, diharapkan implementasi program-program vokasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global.
