Connect with us

Ekonomika

Bappenas: Open Government Berkontribusi di Berbagai Sektor Pembangunan

Published

on

️Play Radio 🎶



Telegraf, Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mencegah korupsi melalui implementasi pemerintahan yang terbuka (open government). Hal ini diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dalam the 18th International Anti-Corruption Conference (IACC) yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark, Senin (22/10/18) lalu.

Ia mengatakan, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia antara lain membangun Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial, mengimplementasikan Satu Peta atau One Map Policy, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi geospasial yang bisa diandalkan, hingga menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

“Pemerintahan terbuka, transparan, dan akuntabel yang dijalankan dengan prinsip open government sangat penting untuk dijalankan di Indonesia karena dengan strategi tersebut, kesempatan untuk melakukan tindakan melawan hukum seperti korupsi dapat ditekan,”kata Bambang dalam keterangan persnya yang diterima, di Jakarta, Rabu (24/10/18).

Dalam implementasinya, lanjut dia, open government dan open data perlu didukung oleh masyarakat, sektor swasta, akademisi, juga media, agar inisiatif tersebut bisa mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berdampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

“Dalam praktiknya, open data makroekonomi yang terbit secara periodik, dapat membawa dampak positif terhadap investasi langsung asing atau foreign direct investment dan valuasi kredit risiko,” ujarnya.

Dia mencontohkan best practices dari penerapan open government di Indonesia, di antaranya sistem perencanaan daring atau e-planning Jogjaplan yang diimplementasikan oleh pemerintah Yogyakarta. Jogjaplan berfungsi sebagai medium persiapan program pemerintah agar dapat dilaksanakan secara mudah, cepat, akurat, sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengakomodasi peran para pemangku kepentingan terkait. Dengan Jogjaplan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat memaksimalkan suatu program agar lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Baca Juga :   Antisipasi Harga Bapok Menlonjak, Mendag Sambangi Pasar Cisalak Depok

Selain itu, ada pula sistem e-budgeting yang diterapkan pemerintah Surabaya. Sistem berbasis komputer ini memfasilitasi perencanaan draf APBD dengan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi e-budgeting ini terbukti mampu menghemat keuangan lokal hingga 30%.

Selanjutnya, kata dia, prinsip open government juga bisa diimplementasikan untuk dana desa sehingga publik dapat mengawasi penggunaan dana dan bersama-sama mencegah korupsi.

“Indonesia berharap implementasi open government dapat berkontribusi langsung terhadap berbagai sektor pembangunan, meliputi penurunan kemiskinan, perkembangan ekonomi, pelayanan publik, pelestarian lingkungan berkelanjutan, dan pencegahan korupsi,” terangnya.

Adapun pada Juli 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Melalui Perpres ini, setiap pemangku kepentingan yang terlibat bertugas untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi dengan melibatkan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan nonpemerintah lainnya.

Strategi nasional pencegahan korupsi ini fokus pada tiga bidang, yakni: perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakkan hukum dan reformasi birokrasi. (Red)


Photo Credit : Menkeu Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) sebelum mengikuti arahan Presiden Joko Widodo tentang program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

 

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Ekonomika

Antisipasi Harga Bapok Menlonjak, Mendag Sambangi Pasar Cisalak Depok

Published

on

By

Photo Credit : Mendag Zulkifli Hasan Tinjau Pasar Cisalak Depok/Doc/Kemendag

️Play Radio 🎶


Telegraf – Menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) yaitu puasa dan Lebaran, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan sambangi pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat, untuk memantau perkembangan harga barang kebutuhan pokok (bapok).

“Secara umum harga bapok di Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat terpantau stabil. Meskipun ada harga komoditas yang mengalami penurunan dan sebagian lagi mengalami sedikit kenaikan, umumnya harga stabil,” ungkap Zulhas (panggilan akrab Penteri Perdagangan.

Zulhas mengatakan sejumlah komoditas yang harganya terapantau stabil dibanding minggu lalu (20/1) di Pasar Cisalak yaitu beras medium Rp10.000/kg, beras premium Rp13.000/kg, gula pasir Rp14.500/kg, minyakita Rp15.000/lt, tepung terigu Rp12.000/kg, daging sapi Rp132.500/kg, daging ayam ras Rp38.000/kg, serta telur ayam ras Rp28.000/kg.

Sementara itu komoditas yang harganya turun yaitu minyak goreng kemasan Rp21.500/lt dari sebelumnya Rp22.000/lt. Sedangkan komoditas yang harganya sedikit naik yaitu minyak goreng curah Rp15.500/lt, sementara cabai merah keriting tercatat Rp41.000/kg (di bawah harga acuan sebesar Rp55.000/kg), cabai merah besar Rp38.000/kg, cabai rawit merah Rp62.500/kg (sedikit di atas harga acuan Rp57.000/kg), bawang merah Rp40.000/kg (di bawah harga acuan Rp41.500/kg), serta bawang putih Rp28.000/kg.

Sementara terkait MINYAKITA, Zulhas menyampaikan, harganya sebenarnya tidak naik, tapi saat ini menjadi favorit pilihan masyarakat dan tersedia dimana-mana, baik di pasar maupun ritel modern. Jadi, bukan pasokannya yang berkurang.

Baca Juga :   Ganjar Pranowo Beberkan Upaya Strategis Pengentasan Kemiskinan

“Semua orang sekarang ambilnya MINYAKITA, jadi di pasar berkurang. Bukan suplainya berkurang,
hanya saja barangnya laris. Penjualnya juga jadi lebih banyak. Setelah dikemas bagus, semua orang
beli itu. Sekarang kebutuhannya semua orang beli itu,” kata Zulhas.

Namun demikian, Mendag Zulkifli Hasan menegaskan komitmennya untuk terus berupaya
menambah pasokan. “Kita akan terus menambah pasokan. Sekarang Domestic Market Obligation
(DMO)-nya sudah kita turunkan menjadi 1:6 dari sebelumnya 1:9. Artinya, kalau untuk kebutuhan
dalam negeri 1, ekspornya 6. Dengan begitu, mudah-mudahan pasokan akan bertambah,” urai
Mendag Zulkifli Hasan.

 

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Muamalat Buka Pendaftaran Haji Melalui Mobile Banking

Published

on

By

Photo Credit : Direktur Operasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Wahyu Avianto (kiri) menjelaskan pendaftaran haji melalui Muamalat Digital Islamic Network (DIN) kepada nasabah disaksikan oleh Plt Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Hery Syafril (kanan) di Jakarta, Kamis, (26/1)/Doc/Muamalat

️Play Radio 🎶


Telegraf – Dalam rangka memberikan kemudahan bagi calon jemaah haji, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk lakukan digitalisasi pendaftaran haji via aplikasi mobile banking Muamalat Digital Islamic Network (DIN).

“Sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), kami telah melakukan inovasi digital berupa pendaftaran dan pelunasan biaya haji secara daring. Hal ini memudahkan calon jemaah haji karena praktis, mudah, kapan saja dan dimana saja langsung dari genggaman,” ungkap Direktur Bank Muamalat Wahyu Avianto dalam pres rilis yang di terima telegraf, Jumat, (27/1).

Wahyu menjelaskan pendaftaran porsi haji kini bisa dilakukan secara daring melalui Muamalat DIN tanpa harus datang ke kantor cabang. Bank Muamalat juga telah melakukan sinkronisasi dengan aplikasi Haji Pintar milik Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga pendaftaran hingga pelunasan biaya haji bisa dilakukan secara daring.

Lanjutnya untuk mendaftar haji melalui Muamalat DIN adalah sebagai berikut: Pertama, calon jemaah terlebih dahulu Buka Rekening secara online di Muamalat DIN. Kedua, melakukan pendaftaran dan setoran awal sebesar Rp25 juta ke Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH), setelah melakukan pembayaran jemaah akan memperoleh bukti pembayaran dan nomor validasi. Ketiga, jemaah memasukkan nomor validasi tersebut ke aplikasi Haji Pintar milik Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi dan tahun keberangkatan.

Selain kemudahan mendaftar haji melalui fasilitas Muamalat DIN, Bank Muamalat juga memiliki produk perbankan bagi masyarakat yang ingin merencanakan ibadah haji yang bernama Tabungan iB Hijrah Haji. Nasabah yang membuka tabungan ini akan dibekali dengan kartu debit Ihram yang dapat digunakan untuk bertransaksi di Tanah Suci.

Baca Juga :   Antisipasi Harga Bapok Menlonjak, Mendag Sambangi Pasar Cisalak Depok

 

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Ganjar Pranowo Beberkan Upaya Strategis Pengentasan Kemiskinan

Published

on

Photo Credit: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dok Humas Prov. Jateng
Photo Credit: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. FILE/Humas Prov. Jateng

️Play Radio 🎶


Telegraf – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengizinkan para bupati dan wali kota untuk mengalihkan alokasi bantuan dari Pemprov Jawa Tengah untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun Ganjar memberi catatan, pengalihan alokasi harus disertakan dengan data yang valid.

Hal itu disampaikan Ganjar, saat memberikan arahan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak yang diadakan di Balai Desa Milir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan pada Rabu (25/01/2023).

“Kalau program yang reguler sudah disiapkan jangan sampai itu bergeser. Saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan kemiskinan ekstrem, bantuannya boleh digeser ke sana, nanti saya izinkan. Umpama bantuan provinsi mau dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem akan saya izinkan,” katanya.

Menurutnya, pengalihan alokasi bantuan tersebut adalah sederet upaya inovasi Pemprov Jawa Tengah untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

Oleh sebab itu, Ganjar meminta setiap kepala daerah untuk bertanggung jawab atas verifikasi dan validasi data terkait jumlah warga miskin, serta jumlah yang berhak menerima bantuan di daerahnya masing-masing.

“Hari ini kita coba selesaikan untuk penanganan sampai ke level mikro, mikronya ada di desa. Kita minta kawan-kawa kades untuk mendata satu minggu ini, camat akan menjadi supervisi dan akan dikompilasi oleh kabupaten,” ungkapnya.

“Itu menjadi prioritas. Kalau nanti kemiskinan ekstrem di 2024 mesti selesai, kita semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing,” imbuhnya.

Baca Juga :   Muamalat Buka Pendaftaran Haji Melalui Mobile Banking

Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, Pemprov Jawa Tengah akan terus mendampingi para bupati, wali kota, camat dan kades untuk mempercepat verifikasi dan validasi data warga miskin.

Pemprov Jawa Tengah juga terus mencari inovasi untuk menambah bantuan anggaran pengentasan kemiskinan. Termasuk dengan menggerakkan para filantrop, CSR, perusahaan hingga Baznas agar menjalin kerja sama dengan pemerintah.

Dengan demikian, diharapkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024 mendatang yanh ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera tercapai.

“Tidak selesai di situ, pasti mereka (kades) akan berat, maka kita carikan (dana bantuan) seperti BAZNAS. Rakor BAZNAS kemarin juga setuju bahwa pentasarufan Baznas ini juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. CSR juga kita dorong,” bebernya.

Sebagai informasi, Ganjar juga memberikan bantuan pengentasan kemiskinan berupa 1 unit digester biogas kepada kelompok tani dan ternak, sambungan listrik gratis untuk 253 rumah di Kabupaten Grobogan dan 36 sambungan listrik gratis untuk 35 KK di Kabupaten Demak.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Zulkifli Hasan Delapan MOU Pelaku Usaha Dengan Arab Saudi

Published

on

By

Photo Credit : Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyaksikan MOU pelaku Indonesia dengan Arab Saudi

️Play Radio 🎶


Telegraf – Delapan pelaku usaha Indonesia lakukan kerjasama dnegan lima pelaku usaha Arab Saudi dengan Nilai Kontrak 155,7 juta atau sekitar Rp2,3 triliun. Nota kesepahaman (MoU) berlangsung pada Senin
(23/1) di Kantor Federation Saudi Chamber di Jeddah, Arab Saudi.

MOU tersebut di saksikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ia mengungkapkan pada penandatanganan kerja sama tersebut, pelaku usaha Indonesia akan mengekspor sejumlah komoditas ke Arab Saudi berupa bahan pangan, RBD palm olein, minyak goreng, produk ikan dan olahannya, daging, sayuran, dan olahannya, buah-buahan, kakao, beras, rempah-rempah, mi telur, dan arang.

“Saya menyambut baik penandatanganan kontrak dagang, perjanjian kerja sama, dan MoU antara pelaku usaha Indonesia dengan Arab Saudi. Diharapkan kerja sama ini akan terus berlanjut dengan transaksi dagang yang semakin besar dan dengan komoditas yang semakin banyak jenisnya,” tutur Zulkifli.

Zulkifli menegaskan, perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri, salah satunya di Arab Saudi akan selalu siap membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan ekspornya. “Perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri selalu siap membantu para pelaku usaha Indonesia untuk mempromosikan produk-produknya, serta memperluas pasar dan meningkatkan ekspornya,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi menuturkan, Kemendag akan terus berupaya meningkatkan ekspor dan total nilai perdagangan khususnya ke negara mitra dagang strategis dan nontradisional.

Baca Juga :   Ganjar Pranowo Beberkan Upaya Strategis Pengentasan Kemiskinan

“Peluang ekspor Indonesia ke Arab Saudi masih sangat terbuka lebar. Untuk itu, kami mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan optimal sehingga ekspor Indonesia ke Arab Saudi semakin meningkat,” jelas Didi.

Sementara itu Atase Perdagangan Riyadh Gunawan mengungkapkan momen ini diharapkan dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk semakin dikenal oleh masyarakat Arab Saudi. “Kami akan terus mendorong lebih banyak kerja sama dengan pelaku usaha Arab Saudi untuk meningkatkan ekspor nonmigas,” ungkapnya.

Kepala ITPC Jeddah Muhammad Rivai Abbas juga mengungkapkan, potensi perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi dapat dimanfaatkan lebih optimal. “Melalui penandatanganan kerja sama ini, diharapkan hubungan perdagangan dan ekonomi kedua negara
akan semakin meningkat,” ujarnya.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Anak Perusahaan KRAS Akan Bangun WTP Konstruksi Baja 600 Liter/Detik

Published

on

By

Photo Credit : Gedung Krakatau Steel/Dok/Krakatau Steel

️Play Radio 🎶


Telegraf – Direktur Utama PT Krakatau Tirta Industri, Alugoro Mulyowahyudi, menyampaikan PT Krakatau Tirta Industri (KTI), anak perusahaan KRAS yang bergerak di bidang suplai air industri akan membangun Water Treatment Plant (WTP) baru berkapasitas 600 liter/detik.

Alugoro menjelaskan pembangunan WTP baja ini merupakan proyek investasi strategis ke-2 yang dimiliki oleh KTI saat ini setelah pembangunan instalasi air laut (SWRO) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang telah memulai tahap konstruksi pada pertengahan tahun 2022 lalu dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2023.

“KTI memilih WTP dengan material baja karena memiliki keunggulan pada akurasi desain, kemudahan instalasi, serta biaya yang lebih efisien, WTP ini juga direncanakan dapat beroperasi pada awal tahun 2025,” ujar Alugoro pada Minggu (15/01/2023).

Alugoro menambahkan, WTP ini nantinya akan menggunakan material baja dan akan menjadi WTP baja pertama yang dibangun oleh KTI dalam rangka hilirisasi produk baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, (KRAS). Dengan pembangunan WTP ini, kemampuan suplai air KTI di Cilegon akan bertambah menjadi 3.000 liter/detik.

“Tidak hanya WTP, KTI juga akan membangun jaringan distribusi baru di Kawasan Industri Krakatau sepanjang lebih dari 2,5 kilometer yang direncanakan selesai pada akhir tahun ini bersamaan dengan peningkatan kehandalan mekanikal, elektrikal, dan instrumentasi melalui otomasi sistem,” tegas Alugoro

Baca Juga :   Muamalat Buka Pendaftaran Haji Melalui Mobile Banking

Investasi Pembangunan WTP ini senilai 300 miliar rupiah akan didanai oleh PT Sarana Multi Infrastruktur yang juga pernah mendanai proyek-proyek strategis KTI sebelumnya.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Lainnya Dari Telegraf

close