Telegraf – Jawa Tengah menjadi provinsi pengekspor hasil pertanian tertinggi di Indonesia selama beberapa tahun. Jumlah petani pun bertambah saat di wilayah lain cenderung turun. Menurut Wakil Ketua TPN Amarsyah Purba, banyak hal yang bisa ditiru sebagai bagian dari langkah mewujudkan kedaulataan pangan. BUMP adalah salah satu contoh menarik untuk disebarkan ke seluruh Indonesia.
Gairah bercocok tanam di pedesaan Kabupaten Purbalingga tumbuh oleh kontribusi yang diberikan Joko Nurtaqwa. Dalam Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Lumpang Mas di wilayah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dia mengajak petani berpindah ke alam baru dunia pertanian.
BUMP merupakan perusahaan milik petani yang dikelola secara modern. Sawah dikelola bersama keuntungan dan resiko dirasakan bersama. Demikian juga tata cara bertani modern yang sesuai dengan tuntutan menjaga kesuburan tanah.
Sadar akan peliknya persoalan pupuk kimia para petani bersedia bekerja mengembangkan pupuk organik baik kompos maupun pupuk organik hayati (POH). Para petani anggota kini sudah mengunakan pupuk buatan mereka sendiri.
“Ada 20 kelompok petani, tiap kelompok terdiri dari 25 orang telah menanam padi dan sayuran dengan kompos dan POH,” kata Joko, Senin (04/11/2023).
Para petani itu menggarap 30 hektar sawah. Sebagian sudah sepenuhnya menggunakan pupuk kompos dan POH. Artinya tidak lagi mencampurkannya dengan pupuk kimia buatan pabrik. Sisanya masih memadukan sampai tahap transisi, yakni mengembalikan lagi kesuburan tanah.
“Bagi yang ada dalam masa transisi ini penghematan biaya pupuk mencapai 50%,” imbuhnya.
Penghematan akan lebih besar lagi setelah tanah kembali subur dan tak butuh pupuk kimia.
Produk pupuk organik itu dinamakan Mutiara Alam Tani. Kini tengah dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi agar bisa mendapatkan ijin untuk diperdagangkan.
Artinya para petani lewat BUMP-nya bisa mendapatkan income tambahan. Beruntung bagi mereka karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini punya lembaga sertifikasi. Masyarakat pembuat pupuk organic bisa memanfaatkannya tanpa pungutan biaya.
“Tak semua pemerintah daerah punya, lembaga sertifikasi swasta tentu memungut biaya, besarnya antara Rp10 hingga Rp70 juta,” bebernya.
Salah satu syarat sertifikasi yang harus dipenuhi adalah produk yang diajukan memiliki konsistensi komposisi. Hal diuji dengan percobaan di beberapa tempat. Syarat seperti itu kadang tak mudah dipenuhi oleh para pembuat pupuk organik. Tak heran kadang mesti ada tahapan yang mesti diulang-ulang.
Saat berkunjung ke beberapa daerah seperti Bengkulu dan NTB Amarsyah mendapat informasi dari para relawan pendukung pasangan Ganjar-Mahfud akan kendala dan hambatan di sektor pertanian. Solusi adalah mencari langkah cerdas dari para tokoh lokal, misalnya penerapan teknologi tepat guna seperti contoh di atas.
Hal menarik dalam upaya pendirian BUMP sendiri adalah kepemilikan tetap ada di tangan petani. Ada kemiripan dengan koorporasi petani di Eropa yang tak meninggalkan unsur kepemilikan para petani.
“Ide itu perlu disebarluaskan jadi tak sebatas hanya di kawan-kawan petani di Jawa Tengah,” kata Amar.
Lewat BUMP diharapkan kesejahteraan petani akan berkembang lebih jauh. Berbagai macam teknologi tepat guna tak sebatas pengembangan pupuk buatan sendiri namun juga hal lain seperti teknologi pasca panen,pengeringan padi atau pengolahan minyak asiri.
Para petani Bengkulu yang terhambat pasokan pupuk bisa mengurangi ketergantungannya lewat eksperimen-eksperimen seperti dilakukan para petani Jawa Tengah. Demikian juga kontribusi sektor pertanian di NTB bakal bisa lebih besar seiring berkembanganya sektor wisata di sana.
