Telegraf – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menjaring usulan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari para pemangku kepentingan bidang perumahan. Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur mengatakan penyaluran bantuan PSU di perumahan bersubsidi diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal dan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman bagi masyarakat.
“Kementerian PUPR akan terus menyalurkan bantuan PSU untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai target RPJMN 2020-2024,” katanya melalui keterangan tertulisnya (27/03/2021)
Dia menuturkan pihaknya terus berkoordinasi penjaringan usulan Bantuan PSU sebagai database usulan bantuan pada pembahasan konsultasi regional Kementerian PUPR tahun depan.
Dalam penyelenggaraan rumah umum dan komersial pihaknya juga melibatkan banyak pemangku kepentingan, mencakup pemerintah, baik pusat maupun daerah, masyarakat, pelaku pembangunan perumahan mencakup pengembang maupun BUMN/BUMD, juga perbankan.
“Kami ingin meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku pembangunan dalam penyediaan perumahan yang layak bagi MBR untuk mencapai target tahun 2022 dengan mendapatkan usulan sedini mungkin. Kami juga berupaya meningkatkan pemahaman stakeholder dalam pelaksanaan dan pengusulan bantuan PSU,” tuturnya.
Untuk menjaring usulan bantuan PSU, sejumlah kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Usulan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dilaksanakan oleh Direktorat RUK secara offline dan online di tiga Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P).
Ketiga balai tersebut yaitu Balai P2P Nusa Tenggara I pada 26–27 Februari 2021 di Lombok, Balai P2P Sumatra I pada 4–5 Maret di Banda Aceh, dan Balai P2P Sumatra III pada 5–6 Maret di Padang.
Photo Credit: Program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, baik tapak maupun susun atau ingin melakukan takeover KPR ini berlaku mulai Maret 2021. SHUTTERSTOCK
