Telegraf, Davos – Jepang mendahului bangsa-bangsa lain untuk membawa rakyatnya ke era super smart society di mana digitalisasi bukan hanya di sektor industri, tetapi juga masuk ke segala aspek kehidupan manusia.
Visi “Society 5.0” ini sudah digodok sejak 2016, lalu diperkenalkan ke masyarakat global oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada 2017, dan sekarang sudah menjadi platform resmi kebijakan pemerintah.
Dalam ajang World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Rabu (23/01) lalu, Abe mengatakan negaranya menghadapi masalah besar sehingga dibutuhkan terobosan luar biasa untuk memulihkan perekeonomian, membangkitkan optimisme rakyat, dan kembali terdepan dalam persaingan global.
Masalah utama Jepang adalah populasi yang menua, di mana sekitar 26 persen penduduk Jepang berusia di atas 65 tahun. Kondisi itu membuat Jepang kekurangan tenaga kerja produktif dan menebarkan pesimisme di masyarakat Jepang.
Lima tahun lalu, kata Abe, Jepang dianggap sebagai “tembok keputusasaan, tembok pesimisme.”
“Sejak saat itu, populasi usia kerja kami anjlok 4,5 juta orang,” ujarnya.
Pemerintah kemudian meluncurkan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja dan dilakukan legislasi yang membuka pintu bagi lebih banyak tenaga kerja asing.
Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan dalam program “womenomics” ini kemudian mencapai rekor tertinggi 67% dan melampaui Amerika Serikat, dan jumlah tenaga kerja perempuan bertambah sebanyak 2 juta orang. Selain itu, jumlah tenaga kerja berusia di atas 65 tahun juga bertambah 2 juta orang.
“Dari setiap 100 sarjana yang mencari kerja sekarang ini, 98 mendapatkannya,” klaim Abe.
“Siklus umpan balik yang positif dan lama ditunggu sudah menemukan akarnya, dengan pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan yang memicu demand lebih besar dan kemudian membuka lapangan kerja lebih banyak lagi,” kata Abe.
“Agar pertumbuhan ini tahan lama, kami mendorong investasi, yang akan meningkatkan produktivitas.”
Society 5.0
Dalam acara tersebut, Abe kembali menyuarakan visinya tentang Society 5.0, yang mensyaratkan peyimpanan data tanpa batas negara (borderless data) dan tata kelola data di seluruh dunia (worldwide data governance) untuk mendorong pertumbuhan di masa depan.
Dia mencatat bahwa setiap hari dihasilkan data sebanyak 2,5 quintillion bytes yang menurut estimasi setara 250 kali konten buku cetak yang ada di perpustakaan Kongres Amerika Serikat.
“Dalam Society 5.0, bukan lagi permodalan yang menghubungkan dan menggerakkan segala sesuatu, tetapi data, yang akan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang kurang beruntung,” kata Abe.
Pada Juni 2017, Abe meluncurkan panduan strategi pembangunan Jepang yang menjadi cetak biru Society 5.0, di mana kemajuan teknologi diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan sosial.
Digitalisasi tidak lagi terbatas pada manufaktur, tetapi merambah semua sektor untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan populasi yang menua.
Dalam sebuah pertemuan di Jerman, Maret 2017, Abe untuk pertama kali memaparkan visinya itu di dunia internasional.
“Kita sekarang tengah menyaksikan dimulainya bab kelima. Kita sekarang mampu menemukan solusi atas masalah-masalah yang tidak bisa diatasi sebelumnya,” kata Abe ketika itu.
“Inilah abad ketika semua hal terkoneksi, semua teknologi melebur, dan ini menandai hadirnya Society 5.0.”
Dalam “super-smart society” ini diadopsi semua teknologi baru seperti kecerdasan buatan, robotik, Big Data, dan penggunaan drone.
“Esensi dari Society 5.0 adalah dimungkinkannya kita mendapatkan solusi yang paling cocok secepatnya, yang bisa memenuhi kebutuhan orang per orang,” kata Abe.
Misalnya, jasa pengiriman menggunakan drone yang digarap serius oleh pemerintah Jepang.
“Tujuan kami adalah bisa mengirimkan paket di wilayah pegunungan dengan menggunakan drone tahun depan,” bunyi laporan panduan strategi pembangunan Jepang 2017.
Jepang menghadapi masalah kurangnya tenaga kerja jasa pengiriman sementara belanja daring dan volume pengiriman barang terus meningkat hingga menembus 3,9 miliar paket pada 2016. Penggunaan drone adalah solusi mengatasi itu.
Selain itu teknologi robotik dalam industri manufaktur mulai diperkenalkan di jasa kesehatan. Para peneliti Jepang mulai menjajaki penggunaan robot dan mesin sensor di panti-panti manula untuk mengurangi beban tenaga kerja dan juga biaya perawatan.
Untuk mewujudkan itu, Jepang membutuhkan Big Data, sehingga pemerintah mengimbau dunia usaha untuk berbagi Big Data dan bekerja sama melahirkan inovasi.
Kebanyakan perusahaan punya kemampuan terbatas untuk mengembangkan teknologi baru menggunakan informasi yang didapat dari perusahaan lain sehingga potensi besar Big Data tidak bisa dimanfaatkan.
Dalam Society 5.0, sektor publik dan swasta bekerja sama untuk membangun sistem di mana Big Data bisa diperdagangkan secara aman dan efektif, sehingga setiap perusahaan bersedia berbagi informasi dan memungkinkan yang lain membuat produk yang lebih baik.
Contohnya, produsen ban bisa meningkatkan kualitas produk mereka jika mendapat informasi dari produsen mobil tentang gejala selip di jalan. (Red)
