Telegraf, Jakarta – Menurut survei Charta Politika, elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) sedikit menurun dan elektabilitas Prabowo Subianto naik. Namun, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menilai hasil survei itu justru semakin menegaskan besarnya dukungan rakyat kepada Jokowi.
Menurut Hasto, sebenarnya tidak ada penurunan elektabilitas Jokowi. Sebab survei Charta Politik dilakukan setelah penetapan Partai Gerindra terhadap Prabowo sebagai calon presiden. Artinya, tentu saja hasil survei akan berbeda ketika Jokowi dihadapkan dengan Prabowo ketika belum ditetapkan sebagai capres Gerindra, dan setelah ditetapkan.
“Jadi istilah tepatnya bukan Jokowi turun tetapi berubah angkanya karena figur Prabowo sekarang resmi menantang,” kata Hasto, Kamis (24/05/18).
“Fakta menariknya adalah Jokowi masih dipilih mayoritas rakyat Indonesia. Survei itu menunjukkan bahwa Jokowi masih di atas 50 persen. Dari survei itu pun menunjukkan kuatnya rakyat mendukung Jokowi,” katanya.
Hasto juga mengatakan bahwa isu agama memang menjadi sebuah isu yang patut diwaspadai menyangkut elektabilitas Jokowi. Karena itu, bisa dipahami bila Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi staf kepresidenan untuk bisa ikut memikirkan solusinya.
Namun sebenarnya, kata Hasto, bukan hanya itu alasan pengangkatan Ngabalin. Sebab Ngabalin juga merepresentasikan luar Jawa dan pengalaman panjangnya di DPR sebagai legislator.
Bicara pengalaman ketika Ngabalin masih menjadi anggota DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB), kata Hasto, punya hubungan baik dengan PDIP.
“Waktu dia di PBB, Pak Yusril (Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra) pernah jadi anggota kabinet Bu Mega juga. Di situ Pak Yusril juga menampilkan sosok kepemimpinanya karena kemampuan tata negara dan ilmu pemerintahannya,” terangnya.
Namun ketika ditanya pendapatnya soal isu ekonomi yang bisa menggerus elektabilitas Jokowi, Hasto mengatakan bahwa itu memang ada benarnya. Namun bukan berarti harus diangkat pula staf khusus atau juru bicara khusus mengenai itu. Bagi pihaknya, sebenarnya para menteri terkait isu itu yang harus menjadi juru bicara keberhasilan Pemerintah.
“Ihwal pemerintahan bisa dijelaskan menteri terkait. Termasuk soal ekonomi. Bisa dijelaskan bahwa di awal pemerintahan keseimbangan primer negatif. Namun dalam keterbatasan ruang gerak, hasil kerja Jokowi nyata. Cuma masalahnya kita hadapi pertumbuhan ekonomi global yang menurun,” jelasnya.
“Menurut kami jubir ini kan lebih mengakselerasi dan mengaktualisasi seluruh kebijakan pemerintah. Namun pada dasarnya menteri bisa bertindak sebagai jubir.” Pungkasnya. (Red)
Photo Credit : Hasto mengatakan bahwa isu agama memang menjadi sebuah isu yang patut diwaspadai menyangkut elektabilitas Jokowi. ANTARA/Muhammad Adimadja
