Telegraf, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan tiga peraturan (POJK) sebagai atindak lanjut dari Undang Undang nomer 9 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis keuangan (UU PPKSK) tertanggal 4 April 2017.
Hal itu disampaikan oleh ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad di Gedung OJK, saat mengadakan pres confrence di kantornya jl. Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (5/4).
Pertaturan itu di keluarkan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penerapan kebijakan krisis disektor keuangan dan untuk memberikan landasan hukum bagi OJK dan lembaga/ otoritas lain untuk menangani stabilitas sistem keuangan serta melakukan tindakan dalam upaya mengatasi permasalahan stabilitas sistem keuangan berdasarkan tugas dan kewenangannya.
” Dengan di keluarkannya tiga POJK ini maka diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan serta mewujudkan industri perbankan yang lebih sehat, mandiri dan kompetitif dan berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia,” ungkapnya.
Tiga pokok POJK yang di keluarkan adalah, POJK tentang pendapatan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum, yang kedua POJK tentang Perantara dan yang ke tiga adalah POJK tentang rencana aksi (Recovery Plan) bagi bank sistemik.
Tentang penetapan setatus dan tindak lanjut pengawasan bank umum memuat aturan mengenai penanganan permasalahan bank, baik penanganan terhadap bank sistemik maupun penanganan terhadap bank sistemik maupun penanganan terhadap bank selain bank sistemik.
Mengenai bank perantara ini memuat mengenai prosedur pendirian bank perantara mulai dari proses pendirian, operasional dan pengakhiran bak Permata, dan bank perantara hanya dapay dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
POJK yang ke tiga tentang rencana aksi bank sistemik memuat peraturan kewajiban bank sistemik untuk mempersiapkan rencana dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahankeuangan yang terjadi di bank sistemik dengan cara menyusun suatu rencana aksi (recovery plan), muliaman berharap upaya permasalahan keuangan bank yang sudah di mulai sejak dalam kondisi normal namun terdapat masalah signifikan.
Muliaman mengatakan salah satu hal terpenting dalam renana aksi ini adalah adanya aturan agar dalam rencana aksi memuat kewajiban pemegang saham pengendali dam/atau pihak lainuntuk menambah modal bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal bank. (Red)
Credit Foto : Atti Kurnia
