TELEGRAF – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan terima kasih atas kerja selama 10 tahun pemerintahan eksekutif Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Jokowi yang sudah berupaya maksimal, kata Puan, akan tetapi Puan juga menyampaikan beberapa kekurangan yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintahan Jokowi-Amin.
“Saya rasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyejahterakan rakyat dan kemudian membesarkan Indonesia, namun tidak ada pemerintahan kemudian yang sempurna. Jadi ya kita apresiasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya,” katanya di Sidang Paripurna ke-1 di Senayan, Jakarta, Jumat (16/08/2025).
Pagi harinya Puan membeberkan sejumlah isu yang jadi sorotan DPR kepada pemerintahan Jokowi. Dalam fungsi pengawasan eksekutif kalangan DPR membeberkan 15 permasalahan:
- Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional;
- Penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP);
- Pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN);
- Mafia tanah;
- Perjudian online;
- Korupsi tambang timah;
- Kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN;
- Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN);
- Subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T);
- Alokasi kuota tambahan haji;
- Peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus tentang Kesehatan;
- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring;
- Kebijakan cleansing Guru Honorer; dan
- Stabilitas nilai tukar rupiah.
Dengan puluhan persoalan yang masih ditinggalkan pemerintahan saat ini, penting untuk menjadi perhatian Prabowo Subianto selaku penerus ‘tongkat estafet’ kepemimpinan Presiden Jokowi.
Catatan Puan di antaranya efektivitas dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, bagi masyarakat. Selain itu pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Seluruhnya bersumber dari APBN.
“Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending,” ujar Puan dalam dalam pembukaan Sidang Paripurna ke-1 tahun sidang 2024-2025 di Jakarta, Jumat (16/08/2025).
