Telegraf, Medan – Akbar Tanjung selaku politikus senior Golkar menyerukan adanya perubahan di tubuh Golkar menyusul ditahannya ketua umum Golkar, Setya Novanto karena kasus korupsi. Akbar meminta agar pengurus Golkar segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
“Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas,” kata Akbar saat menghadiri acara Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ke-10 di Medan, Sabtu, (18/11/2017).
Akbar mengingatkan langkah-langkah mengantisipasi dampak penetapan dari penetapan status Setya Novanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP itu perlu terhadap elektabilitas partai. Akbar pun menunjuk hasil survei yang menyebutkan elektabilitas Partai Golkar menurun dengan raihan enam persen.
Menurut Akbar, sedikit banyak hal tersebut dipengaruhi oleh masalah hukum yang sedang dihadapi pucuk pimpinan partai, yaitu Setya Novanto.”Yang saya takutkan raihannya empat persen kalau kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas,” kata Akbar.
Menurut Akbar, Golkar harus mencari pengganti Setya sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak terkontaminasi masalah hukum. Selain itu, pemimpin Partai Golkar harus membawa tema baru dan tidak berkepentingan pribadi. Dengan begitu, ia optimis citra Partai Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan komitmen membawa perubahan menjelang agenda tahun politik 2018 dan 2019.
Akbar pun menyarankan Setya Novanto untuk fokus menjalani proses hukum setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Apalagi, nama sejumlah perusahaan keluarga Setya disebut terlibat proyek tersebut. (Red)
