Telegraf, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia dengan pidana 10 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.
Jaksa menilai Yudi selaku Wakil Ketua Komisi V secara sah dan meyakinkan menerima suap menerima suap terkait proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera).
“Kami (Jaksa KPK) menyatakan terdakwa Yudi Widiana Adia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,” kata Jaksa KPK Iskandar Marwoto saat membacakan surat tuntutan terhadap Yudi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/02/2018).
Selain dituntut 10 tahun penjara, jaksa KPK juga meminta agar majelis hakim mencabut hak politik politikus PKS itu selama lima tahun. Hukuman tersebut berlaku setelah Yudi menjalani masa hukuman.
“Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” tegas Jaksa Iskandar.
Dalam pertimbangannya, jaksa menilai hal yang memberatkan tuntutan lantaran Yudi dinilai tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, perbuatan Yudi selaku anggota DPR dalam hal ini wakil ketua Komisi V telah mencederai amanat rakyat, dan tidak berterus terang. Sementara untuk hal yang meringankan, Yudi belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama di persidangan.
Diketahui, Yudi didakwa bersama-sama dengan Muhammad Kurniawan Eka Nugraha menerima suap dengan total Rp 6,5 miliar dan USD 214.300 dan USD 140.000 dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kong Seng alias Seng.
Suap itu diterima Yudi lantaran telah menyalurkan usulan program aspirasi selaku anggota Komisi V menjadi proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (BPJN IX) Maluku dan Maluku Utara. (Red)
