Telegraf, Sumedang – Indonesia perlu menentukan arah politik pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinilai perlu dihidupkan kembali, meski dengan istilah lain.
“Perlu sekali lagi kita pikirkan secara mendalam dan cermat tentang pentingnya GBHN. Mestinya kan ada blue print (cetak biru) pembangunan. Sekarang, kurang jelas rencana pembangunannya,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.
Hal itu disampaikan Megawati saat orasi ilmiah Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk dirinya di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Kamis (08/03/18).
“Bayangkan, dari presiden harus buat visi misi, terus sampai bupati, wali kota, gubernur juga. Tapi setelah diganti oleh orang lain pasti akan berubah (visi misinya),” kata Mantan Presiden RI ke lima itu.
Megawati pernah berpandangan, pembangunan di Indonesia ibarat tarian poco-poco. Suatu saat pembangunan maju ke depan, namun begitu pemerintahan berganti justru bisa ke belakang. Dia pernah menyampaikan hal ini kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan.
“Coba kita renungkan dan evaluasi. Kenapa kalau negara maju bisa langsung jalan?” ucapnya.
Megawati juga mengaku pernah mendiskusikan mengenai perlunya meninjau kembali amandemen UUD 1945 dengan Zulkifli. Dahulu, ungkap Megawati, MPR merupakan lembaga negara tertinggi. Sekarang, antara MPR, DPR dan DPD setingkat.
Menurutnya, MPR semestinya berada lebih tinggi di banding lembaga legislatif. Megawati mengaku siap dikoreksi atas pernyataan apabila dianggap keliru. Dengan posisi MPR yang tinggi, lanjutnya, Indonesia mempunyai wadah untuk membahas persoalan bangsa.
“Masalah-masalah besar di Republik ini, itu bagaimana mau membicarakannya? Saya merasa heran. Mengapa tidak pernah ada evaluasi bagi sebuah ketatanegaraan kita,” ungkapnya.
Seusai menghadiri upacara penganugerahan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, GBHN masih diperlukan oleh bangsa.
“GBHN diperlukan seperti dulu. Memang perlu amandemen, sekarang kan masih digodok di MPR,” katanya.
Mahfud menambahkan, MPR telah berbicara dengan berbagai kalangan, termasuk dari partai politik (Parpol). “Toh nanti akan bermuara ke MPR putusannya. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya,” imbuhnya.
Menurutnya, amandemen UUD 1945 membutuhkan kesepakatan Parpol. “Kalau MPR mengubah UUD, harus kesepakatan partai. Kalau partai enggak sepakat kan susah,” tegasnya.
Sementara itu, Zulkifli mengaku menyimak langsung orasi ilmiah Megawati, khususnya terkait GBHN. “Betapa pentingnya negara ini akan perlunya haluan negara. Perlunya konsep Indonesia 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun mendatang,” kata Zulkifli.
Dia mengungkapkan, proses amandemen kini terhenti di MPR. Sebab, partai-partai belum mencapai kesepakatan. “Enggak mudah. Dulu ada amandemen kan karena momentum,” ungkapnya.
Zulkifli menyatakan, seluruh fraksi di DPR dan kelompok DPD sebenarnya menyetujui haluan negara. “Cuma tindak lanjut, isinya seperti apa, ini yang mandeg (buntu). Dengan dukungan Mbak Mega yang konsisten tadi, kita akan coba lagi gugah kawan-kawan dari fraksi dalam rapat,” tegasnya. (Red)
