Telegraf, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyebutkan, Prabowo Subianto memerlukan dukungan dana untuk Pemilu 2019 mendatang mengingat biayanya yang sangat tinggi.
“Karena kalau dilihat dari kegiatan ekonomi beliau juga pastilah memerlukan dukungan-dukungan itu. Dan yang penting dukungan itu melalui jalur yang sah, konstitusional, halal atau tidak,” ujar Hidayat di Gedung DPR, Senin (25/06/18).
Hidayat mengatakan, penggalangan dana yang dilakukan Prabowo sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Joko Widodo (Jokowi) di Pemilu 2014 lalu melalui para kader dan relawannya. Dengan demikian hal yang wajar pula bila Prabowo melakukan hal yang sama karena tak dimungkiri biaya mengikuti pemilu sangatlah besar.
Prabowo juga diyakininya akan memilih mana sumbangan yang akan diterimanya. Donasi-donasi yang tidak sah seperti hasil korupsi atau pencucian uang, pasti akan ditolaknya, termasuk sumbangan dari pihak-pihak yang tidak dikenal.
“Jadi kata kuncinya adalah silakan (melakukan penggalangan dana), karena UU juga membolehkan untuk seorang kandidat mendapatkan dukungan, bantuan dari individu maupun dari perusahaan dalam jumlah yang sudah diatur,” terangnya.
Menurutnya, yang penting keterbukaan dana yang digalang itu jelas asalnya dari mana dan dipergunakan untuk apa. Hal tersebut akan lebih baik daripada tidak mengumpulkan dana tetapi pembiayaannya justru berasal dari pencucian uang atau korupsi.
“Menurut saya memang pilpres memerlukan dana yang sangat besar. Karena ini kan suatu peristiwa nasional yang sangat besar jumlah penduduknya dan pasti beliau memerlukan dukungan,” katanya.
Kendati Prabowo Subianto belum ditetapkan sebagai calon presiden oleh KPU ataupun belum mendaftarkan diri sebagai kandidat, tetapi menurutnya dari diksi Galang Perjuangan sebagai nama penggalangan dana tersebut dan bukan Dana Pilpres, maka dana yang dimaksud bisa untuk perjuangan apa saja, salah satunya adalah untuk pemilihan presiden.
“Sekarang juga orang mau bikin panti asuhan juga perjuangan, bikin proposal ke mana-mana. Bikin masjid, gereja, atau mahasiswa bikin seminar ajukan proposal. Apa salahnya? Yang penting itu semua dalam koridor yang transparan dan bisa dibuktikan tidak ada pelanggaran hukum, dan dananya berasal dari sumber yang tidak bermasalah secara hukum,” tuturnya. (Red)
