Presiden dan Wapres Dibatasi Hanya Dua Kali Masa Jabatan

Presiden dan Wapres Dibatasi Hanya Dua Kali Masa Jabatan

"Orang dikatakan menjabat satu kali periode itu hitungannya kalau sudah menjabat setengah atau lebih dari masa jabatan,"

Presiden dan Wapres Dibatasi Hanya Dua Kali Masa Jabatan


Telegraf, Jakarta – Juru bicara (Jubir) Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan presiden dan wakil presiden tak bisa menjabat lebih dari dua periode sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun. Sesudahnya mereka dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pun menjelaskan, syarat menjadi presiden dan wakil presiden adalah belum pernah menjabat di posisi itu selama dua kali masa jabatan untuk jabatan yang sama.

Fajar menuturkan satu kali masa jabatan presiden dan wakil Presiden berlangsung selama lima tahun, seperti diatur UUD 1945. Dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, aturan mengenai lamanya satu masa jabatan kembali dipertegas, presiden atau wakil presiden yang sudah menjabat selama 2,5 tahun atau lebih sudah dihitung menjabat selama satu periode jabatan.

“Orang dikatakan menjabat satu kali periode itu hitungannya kalau sudah menjabat setengah atau lebih dari masa jabatan,” jelasnya.

Karena hukum tidak memperkenankan pejabat yang sudah dua kali memegang jabatan presiden atau wapres.

“Perdebatan soal apakah jabatan itu dijabat dua kali berturut-turut atau dengan jeda jadi tidak relevan.” Tegasnya.

Perdebatan mengenai ketentuan ini muncul setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tengah mengkaji kemungkinan Jusuf Kalla (JK) akan kembali maju sebagai calon wakil presiden dengan melihat kembali UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Partai itu ingin Kalla kembali mendampingi Jokowi di pemilihan presiden 2019 mendatang. Sedangkan JK sudah dua kali menjabat sebagai wakil presiden sejak jaman pemerintahan presiden SBY.

JK sendiri dalam beberapa kesempatan menolak tawaran PDIP. Pada Senin, (26/02/2018), dia kembali menyatakan tak bisa mengikuti pemilihan presiden lantaran terbentur dengan UUD 1495.

JK mengatakan beberapa orang memang memiliki argumentasi lain mengenai konstitusi. Namun ia ingin menghargai UUD 1945 yang telah diamandemen untuk menghindari seseorang menjabat tanpa batas.

“Tentu kita tidak ingin lagi terjadi masalah,” ucap Kalla, di Hotel Aryaduta, Senin, (26/02/2018).

Untuk itu JK pun mengingatkan bahwa memerintah tanpa batas yang dilakukan oleh Soeharto pada masa Orde Barunya sangat membahayakan.

“Kita menghargai filosofi itu, walaupun memang ada debatnya, ada argumentasi-argumentasi lain,” tegasnya. (Red)


Photo Credit : MK mengatakan presiden dan wakil presiden tak bisa menjabat lebih dari dua periode sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu. | Reuters

KBI Telegraf

close