Telegraf, Jakarta – Polda Metro Jaya memastikan taksi daring (online) tidak dibebaskan dari aturan ganjil genap yang resmi diperluas menjadi 25 ruas jalan pada hari Senin (09/09/19).
Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP M. Nasir mengatakan bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya sudah mengundang dan melibatkan pihak taksi daring untuk melakukan pembicaraan. Meski demikian, pertemuan tersebut gagal untuk mencapai titik temu.
“Ada, datang semua mereka, ada tiga kelompok, dan ini tidak putus, tidak ada titik temu,” kata Nasir saat konfirmasi di Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya hanya mengajukan satu persyaratan, yakni agar pihak taksi daring menggunakan pelat nomor kuning sesuai dengan fungsinya sebagai angkutan.
“Sebetulnya permintaannya cuma satu. Kalau taksi online itu menggunakan pelat kuning, selesai sudah. Akan tetapi, mereka enggak mau,” ujarnya.
Ia melanjutkan, ”Kan mau disebut sebagai angkutan, pakai pelat kuning selesai masalah. Nah, itu tidak, dia maunya tetap kendaraan pribadi tetapi mengangkut untuk pembiayaan.”
Terkait dengan permintaan stiker khusus untuk taksi daring, Nasir menjelaskan bahwa dasar penerbitan stiker tersebut bukan dari Ditlantas Polda Metro Jaya, melainkan berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan atau Korps Lalu Lintas Polri.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, ada 25 ruas jalan yang menjadi lokasi pemberlakuan perluasan kawasan ganjil genap. Aturan perluasan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 9 September 2019.
Aturan berlaku pada pukul 06.00 hingga 10.00 WIB, kemudian pukul 16.00 hingga 21.00 WIB.
Sosialisasi perluasan aturan tersebut telah dilaksanakan, mulai dari 12 Agustus hingga 6 September 2019.
Dengan diberlakukannya perluasan sistem ganjil genap ini, ruas jalan yang menerapkan sistem ganjil genap bertambah dari sembilan jalan menjadi 25 jalan. (Red)
Photo Credit : Warga memesan layanan taksi online melalui aplikasi di telepon genggam miliknya. PR/Deden Iman
