Telegraf – Di tengah berbagai gejolak tantangan global, Indonesia Mencatat angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,44% pada Q2 tahun 2022 menambah catatan positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah tumbuh di atas 5% selama tiga triwulan berturut-turut. Angka tersebut dinilai masih tumbuh inklusif dibandingkan sejumlah negara lain.
Pertumbuhan ekonomi yang impresif tersebut juga didukung oleh sektor lain yang tumbuh positif yakni sektor industri, pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan pertanian. Hilirisasi untuk kebijakan di sektor otomotif juga terbukti menjadi salah satu penghela atau pendorong sektor manufaktur.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/08).
“Kualitas ekonomi juga membaik karena angka kemiskinan yang menurun, demikian juga tingkat pengangguran juga menurun,” ungkap Airlangga.
Indeks Kepercayaan Konsumen Airlangga menjelaskan juga berada di level optimis pada Juli 2022 yakni 123,2 dan penjualan ritel terus tumbuh pada Juli 2022 dan mencapai 8,7%. Prospek permintaan juga terus meningkat yang tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) yang terus berada di level ekspansi yakni 51,3 pada Juli 2022.
Terkait stabilisasi harga dan inflasi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah terus mendorong program kebijakan terkait dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga melakukan komunikasi secara efektif dengan masyarakat.
Dengan demikian tantangan hiperinflasi di tahun ini diharapkan dapat ditangani, begitu pula di tahun depan.
Terkait Rancangan APBN, Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun. Pada tahun 2023 APBN ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dengan tetap mengoptimalkan fungsi shock absorber dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian. Selain itu juga didorong untuk meningkatkan produktivitas bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu untuk perlindungan sosial, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
