Telegraf, Jakarta – Ketua Harian DPP Partai Golkar yang juga bakal calon gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid mengatakan partainya resmi mengusung Dodi Reza Alex sebagai calon gubernur Sumatera Selatan di Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Dalam keterangannya, Halid memastikan Dodi dipilih setelah melakukan berbagai pertimbangan termasuk membaca hasil survei dari tiga lembaga. “Ini bukan soal anak-bapak apalagi dinasti,” ujarnya.
Nurdin Halid saat mengumumkan nama Dodi Reza di Palembang, Selasa 31 Oktober 2017 menyampaikan pertimbangan partainya menugaskan putera kandung gubernur itu adalah untuk melanjutkan keberhasilan Alex Noerdin, ayahnya Dodi. Pertimbangan lainnya adalah warga Muba tidak berkeberaatan bupatinya mencalonkan diri menjadi gubernur.
Menanggapi pernyataan Ketua Harian Golkar tersebut, aktivis Forum Pemerhati Pilkada, Agusta Surya Buana mengatakan istilah penugasan partai yang mengemuka dalam proses pengeluaran rekomendasi pengusungan calon itu adalah siasat politis Golkar untuk membangun kesan bahwa Dodi tidak berambisi. Mereka menyusun skenario bahwa Golkar seolah mendapat banyak masukan dari bawah, rakyat mau keberhasilan Alex dilanjutkan oleh puteranya dan warga Kabupaten Musi Banyuasin tidak berkeberatan bupatinya yang baru seumur jagung maju jadi pilgub.
“Golkar memang jagonya kalau menyusun alasan politik. Tapi pola itu mudah dibaca. Justru dengan menyanggah bahwa pengusungan anak gubernur itu tidak ada kaitan dengan dinasti, mereka malah menunjukan ketakutan dengan isu itu,” demikian ujarnya saat dihubungi wartawan media ini di Palembang, Rabu (1/11/2017).
Agusta menegaskan istilah penugasan yang digunakan Golkar hanyalah kamuflase untuk menutupi kemungkinan munculnya kesan bahwa majunya Dodi adalah untuk kepentingan melanjutkan kekuasaan dinasti Alex Noerdin. Bahkan dibuat seolah ayah dan anak ini tidak bisa menolak perintah partai. “Padahal sebenarnya biasa saja anak mencalonkan diri setelah ayahnya habis masa jabatan. Secara legal formal dimungkinkan dan tidak masalah. Mungkin secara etis akan ada yang mempersoalkan tetapi sepanjang semua dilakukan secara fair, maksudnya nanti saat proses pilkadanya tidak curang, ya jalan saja,” ungkapnya.
Agusta menekankan pentingnya pengawasan oleh semua pihak. Ini karena dengan majunya anak gubernur akan ada potensi pelanggaran pilkada terutama terkait dengan penggunaan dana pemerintah dan pelanggaran aparat sipil negara dan penyelenggara negara karena ikut serta jadi tim pemenangan baik atas keinginan sendiri atau atas perintah langsung maupun tidak langsung dari gubernur. Saat yang sama juga patut diawasi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dan dana di Kabupaten Muba karena calon yang diusung adalah Bupati di sana. “Isu yang akan muncul adalah soal penggunaan dana APBD dan keterlibatan ASN,” pungkasnya.
Sementara itu pengamat politik dari Lembaga Kajian Pemilu dan Demokrasi, Eko Hariyadi menilai penugasan Dodi Reza Alex untuk ikut pilgub adalah dalam rangka meneruskan jabatan ayahnya. Itu jelas tak bisa dibantah berbau politik dinasti. “Di semua daerah di seluruh Indonesia akan sama, jika ada anak mencalonkan diri dalam pilkada saat mana ayahnya masih menjabat sebagai kepala daerah, pasti akan muncul isu politik dinasti. Mau dibungkus dengan gaya apapun, akan mati gaya. Isu politik dinasti tidak bisa dilawan,” tuturnya saat ditemui media ini di sebuah acara diskusi di Palembang Selasa malam, (31/10/2017).
Eko menjelaskan bahwa politik dinasti jelas akan menyumbat kran rekruitmen kepemimpinan dan mematikan pengkaderan yang sistematis. Politik dinasti juga akan memunculkan oligarki politik yabg ujungnya akan membawa kepada rezim koruptif. “Banyak sekali contohnya di negara kita, jadi memang seharusnya aturan yang lama diterapkan, anak dilarang maju di daerah dimana ayahnya adalah petahana. Itu untuk pencegahan korupsi juga,” tutupnya. (Ilm)
