Telegraf – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Andi Alfian Mallarangeng mengungkapkan kesedihan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas manuver Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko yang dengan sengaja mengambil alih kepemimpinan partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (05/03/2021) kemarin, dengan ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 – 2026 lewat jalur KLB.
Andi pun menyebut manuver Moeldoko tersebut sebagai begal politik atau begal partai dan merusak sendi-sendi iklim demokrasi di Indonesia saat ini.
Hal senada dingkapkan juga oleh Saiful Mujani, pemerhati politik dan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menyoroti pelemahan oposisi oleh pemerintah.
Dilansir dari akun Twitter resminya, @saiful_mujani, Minggu (07/03/2021), Saiful Mujani mengatakan mundurnya demokrasi di dunia saat ini terjadi lantaran pelemahan terhadap oposisi oleh pihak pemerintah.
Menurutnya, pelemahan demokrasi itu bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur soal internal partai yang merupakan pilar utama demokrasi. Presiden dinilai punya wewenang untuk menghentikan kemerosotan demokrasi. Tapi semua itu tergantung pada komitmen presiden pada demokrasi itu sendiri.
Ironisnya, jelas Saiful, pemerintah itu merupakan hasil dari sistem demokrasi. Ia menyebut secara khusus bagaimana Partai Demokrat yang selama ini menjadi oposisi di parlemen telah diambil alih oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Menurutnya, hal serupa sebelumnya telah terjadi pada Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, ungkap Saiful Mujani dalam cuitan Twitternya.
Saiful Mujani Twitter
“Melemahnya demokrasi di dunia krn pelemahan oposisi oleh pemerintah yang ironisnya adalah hasil demokrasi. selama ini Demokrat oposisi di DPR, dan KSP Moeldoko ambil alih Demokrat merupakan wijud semakin tintasnya pelemahan oposisi setelah sebelumnya Prabowo dan Gerindra takluk,” tulisnya.
KLB itu juga menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner.
Saiful juga sebelumnya mengatakan bahwa demokrasi dunia sedang mengalami kemunduran. Dia mengutip hasil studi terakhir Haghar dan Kufman (2021) yang menyatakan penyebab melemahnya demokrasi adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justru hasil demokrasi sendiri.
“Kita mungkin masuk di sini,” tulisnya di lini Twitter.
Saiful Mujani Twitter
Namun, Saiful lebih lanjut mengatakan bahwa pelemahan demokrasi di Tanah Air bisa dicegah. Pelemahan demokrasi itu, jelas dia, bisa dihindarkan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Menurutnya, kendali itu ada di tangan presiden.
“Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden u demokrasi,” cuitnya.
Tanpa kendali presiden, dia memperkirakan manuver politik Moledoko itu akan berujung pada matinya Partai Demokrat.
“Dengan demikian, kemunduran demokrasi di Tanah Air akan kian dalam di era kepemimpinan Jokowi, presiden yang juga dipilih karena demokrasi,” jelasnya.
“Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi,” bebernya dalam cuitan di Twitter.
Photo Credit: Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko dinilai sengaja mengambil alih kepemimpinan partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (05/03/2021) kemarin, dengan ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 – 2026 lewat jalur KLB. TELEGRAF/Koes W. Widjojo
