Telegraf, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra menyatakan akan mempidanakan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena ditemukan banyak kejanggalan sehingga partainya tak lolos dalam Pemilu 2019.
“Banyak kejanggalan yang kami temukan. Saya akan lawan, saya akan pidanakan seluruh komisioner KPU atas pelanggaran kode etik yang mereka lakukan,” tegas Yusril dalam rilis keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (24/02/2018).
Dikatakannya, KPU menilai PBB tidak memenuhi syarat di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Padahal, KPU Papua Barat sebelumnya sudah meloloskan PBB di Manokwari Selatan setelah daerah itu dinyatakan sebagai daerah otonomi baru. “Berdasarkan Undang-Undang Pemilu terhadap daerah pemekaran itu akan dilakukan verifikasi faktual,” ungkapnya.
“Pertanyaannya siapa yang meminta verifikasi, dan perintah itu dilakukan oleh Ketua KPU Papua barat. Ketemu orangnya saya akan pidanakan, ini ada upaya untuk tidak meloloskan PBB,” tegasnya.
Saat ini, kata Yusril, pihaknya akan melacak temuan itu. Dia juga akan membuktikan siapa yang bermain di balik semua ini. Kalau sudah dapat nanti akan diketahui siapa yang memerintahkan sehingga tak meloloskan PBB.
“Kami akan gugat KPU untuk membayar ganti rugi kepada PBB, baik moril maupun materil akibat kasus yang terjadi dalam beberapa hari,” tuturnya.
Upaya yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memediasi antara PBB dan KPU tidak ada titik temu, sehingga, PBB akan mempidanakan komisioner KPU.
Minta KPU Berjiwa Besar Dalam Kelemahan Verifikasi PBB
Yusril Ihza Mahendra juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjiwa besar mengakui kelemahannya dalam melakukan verifikasi PBB khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Yusril menilai ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencari-cari kesalahan PBB sehingga tidak bisa ikut Pemilu 2019.
Sebagaimana diketahui, hari ini, PBB dan KPU dijadwalkan melakukan sidang mediasi terkait gugatan PBB ke Bawaslu atas keputusan KPU yang menyatakan PBB tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019.
“Dalam mediasi ini, saya berharap KPU berjiwa besar untuk menerima ada kelemahannya dalam melakukan verifikasi. Kalau bisa diselesaikan, kami sangat bersyukur tanpa harus membuang banyak waktu dan tenaga,” ujarnya
Yusril berharap masalah verifikasi terhadap anggota PBB di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dapat diselesaikan dengan bijak dan adil. PBB, kata dia mempunyai dua kursi anggota DPRD di Manokwari Selatan (Mansel).
“Mustahil PBB tidak punya anggota enam orang saja untuk diverifikasi di sana,” tegasnya.
Dia menjelaskan, enam anggota PBB sebenarnya sudah datang ke KPU Kabupaten Mansel, namun KPU menolak dengan alasan keenamnya berasal dari satu kecamatan. Hari kedua, kata dia, mereka datang lagi dari beberapa kecamatan, tetapi KPUDnya tidak bisa akses sistem informasi partai politik (Sipol).
“Akhirnya PBB dinyatakan tidak lolos karena anggotanya tidak memenuhi syarat,” terangnya.
