Telegraf – Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menyatakan bahwa, pertumbuhan sektor properti berdampak besar bagi pertumbuhan makroekonomi Indonesia, meski nilainya masih kecil. Karena itu keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini perlu ditingkatkan.
“Sektor properti memiliki domino efek terhadap 175 industri turunan dan 350 UMKM yang terlibat dalam properti. Tentu ini domino efeknya juga terhadap pertumbuhan makroekonomi Indonesia,” ungkap Totok Lusida, dalam dalam acara Economic Outlook 2021 secara Virtual, Rabu (25/11/2020).
Menurut Totok, dari 6000 anggota REI, 60% lebih adalah developer yang membangun rumah sederhana, yang hanya mampu mengembangkan lahan seluas 1-2 hektar. Pada tahun 2020 yang direncanakan bangkit dan terkena imbas Covid-19 ini sangat berdampak terhadap sektor properti, terutama dalam mewujudkan program sejuta rumah (PSR).
“Target REI tahun 2020 untuk membangun rumah sederhana sebanyak 239.000 unit rumah, tetapi kenyataan sampai hari ini, pembangunan rumah murah itu turun hingga 40%. Hal ini disebabkan adanya Covid-19,” katanya.
Menurutnya, banyak konsumen end user yang sudah siap untuk membeli rumah, akhirnya menunda terlebih dahulu realisasinya.
“Karena itu, kami usulkan kepada pemerintah dan perbankan untuk menunda pembayaran angsuran, agar end user ini memiliki rumah yang diidamkannya,” imbuhnya.
Dan diharapkan dengan adanya vaksin Covid-19, memberikan angin segar bagi sektor properti dan peluang masyarakat bekerja dan memiliki penghasilan bisa kembali membayar angsuran ataupun juga membeli rumah.
Apalagi, kata Totok saat ini backlog perumahan masih mencapai 11,5 juta unit rumah. Lebih dari 3,5 juta penambahan penduduk setiap tahun.
“Kalau pemerintah berencana akan membangun 1,5 juta rumah selama lima tahun ya realistis kalau ada program 1 juta rumah. Artinya, setiap tahun pemerintah akan subsidi 300.000 rumah bagi MBR,” paparnya.
Karena itu, REI mendukung rencana Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses pembuatan PP (peraturan pemerintah) turunan dari UU Cipta Kerja, seperti RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Penataan Ruang, Bank Tanah, RPP Tanah Terlantar dan Kepemilikan Hunian bagi Asing.
