LPBI NU DKI Jakarta Adakan Workshop dan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana

LPBI NU DKI Jakarta Adakan Workshop dan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana

"Bahwa fungsi DPDRD adalah legislasi atau membuat perundang-undangan (PERDA), yang kedua penganggaran, yang ketiga pengawasan, dalam penganggaran tentang bencana LPBI NU DKI Jakarta seharusnya mampu memasukkan perencanaan penanggulangan bencana melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) sehingga kedepan sinergitas penanggulangan bencana bisa dilaksanakan oleh semua pihak, dan LPBI NU dapat di support anggarannya oleh pemerintah daerah."

LPBI NU DKI Jakarta Adakan Workshop dan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana


Telegraf, JakartaResiko bencana di DKI Jakarta dipengaruhi oleh ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi ancaman yang ada. Curah hujan tinggi dalam waktu yang pendek meningkatkan tingkat bahaya banjir akibat topografi wilayah, daya dukung lingkungan yang semakin menurun maupun kerentanan dan kapasitas warga dalam menghadapi ancaman bencana. Penurunan permukaan tanah yang diakibatkan oleh ekspoitasi air yang berlebihan dan pembangunan insfrastruktur semakin meningkatkan ancaman banjir dan meningkatkan kerentanan wilayah maupun komunitas DKI Jakarta.

Sebagai langkah awal penanganan bencana adalah adanya pemahaman para penggiat atau lembaga bencana tentang Penanggulangan Bencana secara komprehensip. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU)  DKI Jakarta  berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas anggota, dan pengurus lembaga serta badan otonom NU, maka LPBI NU DKI Jakarta melaksanakan workshop pengurangan risiko bencana, bertempat di Kantor PWNU DKI Jakarta Jalan Utan Kayu Jakarta Timur.

Tujuan dari pelaksanaan workshop pengurangan risiko bencana adanya pemahaman dan Tindakan Pengurangan Risiko Bencana pada pengurus lembaga, dan badan otonom Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Adapun para narasumbernya antara lain Deny Wahyu Haryanto (Kepala BPBD DKI Jakarta), H. M. Mualif (Anggota DPRD DKI Jakarta), M. Ali Yusuf (PP LPBI NU) acara tersebut di moderatori oleh M. Wahib (Ketua LPBI NU DKI Jakarta)

Dalam sambutannya H. Mualif menyampaikan, “bahwa fungsi DPDRD adalah legislasi atau membuat perundang-undangan (PERDA), yang kedua penganggaran, yang ketiga pengawasan, dalam penganggaran tentang bencana LPBI NU DKI Jakarta seharusnya mampu memasukkan perencanaan penanggulangan bencana melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) sehingga kedepan sinergitas penanggulangan bencana bisa dilaksanakan oleh semua pihak, dan LPBI NU dapat di support anggarannya oleh pemerintah daerah.”

Sementara Deny Wahyu Haryanto kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, menyampaikan bahwa DKI Jakarta ada 8 jenis ancaman bencana, dan yang paling tinggi ada 3, yaitu Banjir, kebakaran dan gempa bumi, Deny Wahyu Haryanto juga mengapreasi atas kinerja dan kegiatan LPBI NU DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko, peran aktif LPBI NU di semua fase, baik fase pra, saat dan pasca bencana, semoga peran masyarakatdalam penanggulangan bencana seperti yang ada di LPBI NU terus dapat sinergi dengan para pihak, hubungan mesra BPBD dengan LPBI NU DKI Jakarta sudah terjalin lama dengan selalu bekerjasama, diantara kerjasama tersebut adalah keterlibatan LPBI NU DKI Jakarta dalam penyusunan rencana kontinjensi banjir DKI Jakarta dan beberapa kelurahan di DKI Jakarta. BPBD juga akan selalu melibatkan LPBI NU DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Ucapnya.

Ali Yusuf  selaku ketua PP LPBI NU memaparkan materinya tentang peran Nahdlatul Ulama dalam kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, kader NU harus mampu mengejewantahkan program kegiatan sesuai SDGs (sustainable development goals). Dan juga mampu dalam melaksanakan penanggulangan bencana dengan tidak meninggalkan tradisi yang ada, PRB merupakan  kegiatan yang bernilai investasi, sehingga hasilnya belum dapat dirasakan dalam waktu dekat namun dalam waktu yang sangat lama.

Sementara itu M. Wahib, ketua LPBI NU DKI Jakarta berharap dengan adanya workshop ini bukan hanya penguatan kapasitas pengurus lembaga dan badan otonom, namun juga adanya sinergitas baik dalam kegiatan maupun saat penanggulangan bencana, hal tersebut ditambahi oleh Asep Sabar Utama, selaku ketua panitia Workshop PRB, workshop pengurangan risiko bencana akan terus dilaksanakan di berbagai wilayah di DKI Jakarta, peserta yang mengikuti workshop berjumlah 40 peserta, utusan dari lembaga-lembaga dan badan otonom di PWNU DKI Jakarta” ungkapnya. (Red)

Foto : LPBI NU DKI Jakarta bersama dengan instansi terkait adakan workshop dan sosialisasi resiko bencana. | LPBI NU DKI


 

KBI Telegraf

close