Telegraf, Jakarta – Protes netizen terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 oleh DPR terus berlanjut. Hanya dalam waktu 24 jam setelah diluncurkan, petisi berjudul “Tolak Revisi UU MD3, DPR Tidak Boleh Mempidanakan Kritik” telah didukung lebih dari 115.870 tanda tangan hingga pukul 15.45 WIB hari ini.
Menurut Dhenok Pratiwi, Campaign Manager Change.org Indonesia, petisi ini termasuk salah satu petisi yang begitu cepat mendapatkan respon dari netizen. Petisi selengkapnya dapat anda lihat juga di change.org/tolakUUMD3.
“Ini termasuk petisi terbesar tahun ini. Ramainya suara penolakan warganet terhadap UU MD3 ini juga menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap keputusan yang dibuat DPR yang mereka anggap antikritik,” ujar Dhenok.
Petisi itu juga memuat delapan nama-nama partai yang mendukung revisi UU MD3, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Petisi ini digagas oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi UU MD3 itu yaitu antara lain Koalisi organisasi masyarakat sipil yang mendukung petisi ini antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Fitra. (Red)
