Telegraf – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Tommy yang merupakan putra Presiden ke-2 RI Soeharto diketahui menggugat Menkumham terkait keputusan pengesahan kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025 pimpinan Mucdhi Purwopranjono (Muchdi PR).
Menurut Yasonna, kubu Tommmy sudah mengambil langkah yang tepat dengan menempuh jalur hukum. Untuk itu, Yasonna akan menghormati seluruh proses hukum yang berlaku.
“Tidak ada masalah. Saya siap menghadapi gugatan tersebut dan akan mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku,” kata Yasonna melalui keterangan tertulisnya, Senin (28/09/2020).
Yasonna menyatakan, keputusan pengesahan kepengurusan DPP Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi PR sudah sesuai prosedur dan aturan. Namun, Yasonna mempersilakan Tommy menggugat keputusannya terkait kepengurusan Partai Berkarya. Dikatakan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga keputusan menempuh jalur hukum adalah langkah yang tepat bagi pihak yang merasa tidak puas.
“Keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya diambil sesuai dengan prosedur dan aturan. Tapi ya itu tadi, silakan saja bila ada yang merasa tidak puas dan mengambil langkah hukum terkait keputusan tersebut. Saya tentu menghormati langkah hukum tersebut. Sejak awal saya memang sudah mengatakan silakan diuji saja di PTUN bila memang ada yang keberatan,” katanya.
Diketahui, Tommy selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya menggugat Menkumham ke PTUN Jakarta. Gugatan yang terdaftar pada 21 September 2020 dengan nomor perkara 182/G/2020/PTUN.JKT ini dilakukan terkait keputusan Yasonna mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya 2020-2025 yang dipimpin oleh Muchdi PR.
Dalam gugatannya, Tommy meminta Majelis Hakim PTUN DKI untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya; menyatakan batal dan/atau tidak sah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020.
Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020; serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 3O Juli 2020.
Kemudian, Tommy juga meminta Majelis Hakim PTUN mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
Photo Credit: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. ANTARA
