Kementerian PUPR Akan Gelontorkan Rp23,24 T Untuk Padat Karya Tunai

Kementerian PUPR Akan Gelontorkan Rp23,24 T Untuk Padat Karya Tunai

"Jadi kami fokus di daerah-daerah padat penduduk terutama Pulau Jawa, Bali, NTB, dan Sumatera,"

Kementerian PUPR Akan Gelontorkan Rp23,24 T Untuk Padat Karya Tunai

Telegraf – Program infrastruktur kerakyatan lewat skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Begitulah program kerja yang digadang-gadang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19.

Skema tersebut sukses dijalankan pada 2020 lalu. Kini di Tahun Anggaran (TA) 2021 ini Kementerian PUPR terus melanjutkannya. Tidak tanggung-tanggung, kementerian yang dipimpin Menteri Basuki Hadimoeljono ini mengalokasikan dana PKT hingga Rp23,24 triliun.

Besaran anggaran tersebut merupakan hasil dari refocusing anggaran dari semula Rp12,18 triliun yang ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206. Refocusing ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk memperluas anggaran program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19.

Salah satu program PKT yang telah dimulai di Kementerian PUPR adalah pada bidang jalan dan jembatan. Pekerjaan yang dilaksanakan secara padat karya tersebut dilakukan di seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Ditjen Bina Marga yang mencakup penanganan ruas jalan nasional di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada TA 2021 mendapat alokasi sebesar Rp6,69 triliun untuk program PKT yang direncanakan dapat menyerap 274.137 tenaga kerja.

“Tercatat hingga saat ini realisasi padat karya yang sudah dilaksanakan sebesar 0,55 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 109.047 orang,” kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Selasa (30/03/2021).

Program PKT Bidang Jalan dan Jembatan, masih kata Hedy, diarahkan pada lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami penambahan jumlah pengangguran akibat dampak Pandemi.

“Jadi kami fokus di daerah-daerah padat penduduk terutama Pulau Jawa, Bali, NTB, dan Sumatera,” ujarnya.

Padat karya rutin ini dikatakan Hedy akan berjalan linier menerus selama satu tahun anggaran 2021, dengan salah satu fokusnya penyerapan yang tinggi di Padat Karya Jalan dan Jembatan yakni pada kegiatan revitalisasi drainase jalan.

“Oleh karena itu progres di Padat Karya ini cukup tinggi yakni sebesar 23 persen, ” tutur Hedy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (30/03/2021)

Pembenahaan drainase sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional.

Pembangunan drainase pada ruas jalan nasional sangat mendesak dilakukan mengingat sifat aspal yang mudah rusak apabila terendam air. Daya rusak jalan akan meningkat empat kali lipat bilamana melintas kendaraan dengan muatan melebihi batas maksimal (tonase).

Total alokasi anggaran PKT sebesar Rp6,69 triliun tersebut dikatakan Hedy terdiri dari program padat karya rutin jalan sebesar Rp1,27 triliun, PKT Rutin Jembatan Rp0,42 triliun, serta revitalisasi drainase sebesar Rp1,41 triliun. Kemudian juga ada tambahan padat karya yakni padat karya yang berada di dalam kegiatan kontraktual terutama yang terkait dengan paket-paket long segment, nilainya Rp2,79 triliun.

Selanjutnya, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga meminta khusus kepada operator jalan tol/Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) baik yang sedang dalam konstruksi maupun yang sudah operasi untuk menggunakan skema padat karya dalam kegiatan operasi pemeliharaan dengan perkiraan dapat menyerap 172 ribu tenaga kerja.


Photo Credit: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). FILE/Dok/Ist. Photo

 

Aris Maulana

close