Telegraf – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, (27/11/2025) termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sejumlah menteri mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta sekitar pukul 14.50 WIB. Selain Bahlil dan Purbaya, pejabat yang telah tiba adalah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Purbaya sesaat setelah tiba mengatakan rapat dengan Prabowo akan membahas sejumlah hal, termasuk mengenai subsidi liquid petroleum gas (LPG).
“Rapat katanya ada yang berhubungan dengan subsidi LPG, gas itu,” kata Purbaya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya mengatakan rapat terbatas sore ini kemungkinan akan membahas mengenai penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah serta terkait infrastruktur dan perekonomian di daerah.
“Sepertinya antara lain begitu (membahas penanganan bencana). Kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” ujarnya.
Sebelumnya, Bahlil memastikan pemerintah akan menambah volume LPG bersubsidi 3 kilogram untuk menjaga ketersediaan pasokan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria. Rapat tersebut secara khusus membahas kesiapan pasokan energi, terutama LPG bersubsidi.
“Kemarin, kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya dan Kepala BUMN Pak Doni Oskaria untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Karena harus kita pastikan semuanya harus clear,” kata Bahlil usai menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta (26/11).
Bahlil menyampaikan kesiapan pasokan energi harus menjadi perhatian agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan selama masa liburan akhir tahun.
Pemerintah telah menyepakati adanya penambahan volume LPG bersubsidi dari yang sebelumnya 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4 hingga 8,5 juta metrik ton.
“Di situ, di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari kurang lebih 8,2 (juta metrik ton) menjadi 8,4 atau 8,5. Angkanya saya lupa data rincinya,” ujarnya.
Usai menghadiri rapat terbatas, Bahlil juga mengatakan tambahan anggaran tidak diperlukan karena harga minyak mentah dunia maupun Indonesian Crude Oil Price (ICP) saat ini berada di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Nggak ada penambahan anggaran, karena harga ICP dunia turun. Karena alokasi kita dalam APBN 2025 itu kan Rp82 triliun, sementara realisasi dengan menambah 350 ribu metrik ton itu nggak sampai Rp80 triliun, hanya sekitar Rp77-78 triliun,” imbuhnya.
Dengan demikian, penambahan kuota LPG bersubdisi masih berada dalam batas kewenangan fiskal pemerintah dan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Kuota LPG bersubsidi untuk 2025 telah ditetapkan sebesar 8,16 juta metrik ton, namun pemerintah telah sepakat untuk menambah kuota sebesar 350 ribu metrik ton guna menjamin pasokan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Ini untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru sehingga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan tahun baru, untuk kita semua di 2025. Insya Allah clear menyangkut dengan LPG, jadi nggak ada masalah,” jelasnya.
Dalam rapat yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui usulan menambah pasokan kebutuhan LPG bersubsidi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Purbaya menyebut usulan tersebut tidak akan membebani APBN 2025 karena harga gas dunia sedang menurun.
“Jadi, kira-kira ini subsidi untuk LPG itu kan dari sisi volume-nya mungkin akan melebihi (saat Nataru). Tapi, karena harganya turun, kalau kita penuhi pun tidak melebihi anggaran tahun 2025,” katanya.
Purbaya menjelaskan bahwa meski volume subsidi kemungkinan meningkat, total belanja subsidi tetap berada dalam batas anggaran yang wajar.
Penambahan kuota berlaku untuk tahun berjalan. Sementara untuk 2026, keputusan akan diambil setelah melihat perkembangan harga energi global.
