Telegraf, Indramayu – Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerima banyak keluhan dari warga Indramayu mengenai mahalnya harga beras. Keluhan ini disampaikan warga kepada Dedi saat berkeliling di Pasar Jatibarang, Indramayu, Minggu (18/02/2018). Kebiasaan berkeliling menemui pedagang pasar ini sudah dilakukan Dedi sejak menjabat sebagai bupati Purwakarta.
Tinah (45) merupakan salah seorang warga Indramayu yang berkeluh kesah kepada Dedi mengenai harga beras. Tinah mengaku bingung dengan tingginya harga beras lantaran Indramayu yang merupakan tanah kelahirannya dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi Jawa Barat bahkan Indonesia. “Saya tuh bingung Kang Dedi, ini Indramayu katanya penghasil beras tapi kok saya beli beras mahal sekali,” kata Tinah.
Keluhan serupa disampaikan seorang ibu rumah tangga bernama Siti (38). Selain mengurus rumah tangga, Siti bekerja sampingan sebagai buruh tani di desanya. Ironisnya, Siti mengaku jarang mengkonsumsi beras dengan kualitas premium. Penghasilan keluarga yang tidak seberapa memaksa Siti mengkonsumsi beras sejahtera. “Terpaksa nunggu raskin (beras miskin). Kalau beras bagus nggak terbeli, uangnya gak cukup,” ungkapnya.
Menjawab keluhan warga Indramayu ini, Dedi yang kerap mengenakan iket Sunda jenis makutawangsa itu memaparkan solusi jangka panjang mengatasi persoalan harga beras. Kang Dedi, sapaan Dedi Mulyadi menyatakan distribusi padi maupun beras dan pola pengupahan harus segera diubah, dalam siaran pers yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu (18/02/2018)..
Selama ini, kata Dedi, upah buruh mulai dari penanaman, pengangkutan dan penjemuran padi telah menjadikan biaya produksi membengkak. Ditambah, distribusi padi dan beras ke kota kemudian dikembalikan lagi ke desa semakin menambah pembengkakan biaya tersebut. “Alur ini harus segera dibenahi. Masa sih, di daerah penghasil beras, kok berasnya mahal terus,” jelasnya.
Untuk itu, Dedi menegaskan, sistem pengupahan buruh tadi tidak boleh lagi berbasis uang, tetapi bagi hasil panen. Hal ini, untuk mempermudah para buruh tani menikmati hasil keringat mereka sendiri sehingga mereka tidak perlu membeli beras di pasar.
Lebih jauh dikatakan, pemerintah harus melakukan pemetaan kebutuhan beras di sebuah daerah. Dedi menekankan, beras tidak boleh keluar dari daerah penghasil sebelum kebutuhan daerah tersebut terpenuhi.
“Misalnya ada gabah 1000 ton, simpan dulu di daerah penghasil, dihitung berapa kebutuhan daerah itu, jangan dibawa dulu ke kota. Harga beras jadi mahal itu karena distribusi yang sangat panjang,” teegasnya. (Red)
