Telegraf, Jakarta – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan didukung oleh pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) sedang melaksanakan program peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat daerah dalam kesiapsiagaan bencana menuju tanggap darurat yang cepat, tepat, dan efektif (SLOGAN–STEADY), dimana salah satu tahapan yang akan dilaksanakan adalah mengadakan serangkaian kegiatan, mulai dari TTX (Table Top Exercise), CPX (Command Post Exercise) dan FTX (Field Training Exercise) untuk mendorong sistem dan mekanisme yang efektif dalam menghadapi keadaan darurat bencana di wilayah sasaran.
Adapun tujuan dari diadakannya acara tersebut yaitu untuk meningkatkannya ketrampilan dan pemahaman para pihak dalam menghadapi situasi darurat bencana di wilayahnya, tersusunnya skenario yang akan dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan TTX dan CPX dan tersedianya informasi terkait pembagian peran antar aktor dan kebutuhan sumberdaya yang akan digunakan dalam melaksanakan serangkain kegiatan yang dimaksu, tersedianya informasi kesenjangan sumberdaya yang akan digunakan dalam TTX dan CPX serta munculnya kesepakatan dari para pihak untuk menentukan jenis kejadian dan lokasi dilaksanakannya gladi lapang dengan menghadirkan narasumber pada kegiatan workshop antara lain dari BNPB, BPD Provinsi Jawa Tengah, BBMKG Jawa Tengah.
Kegiatan ini adalah lanjutan program pedampingan LPBI NU selama 2 tahun di kabupaten Jepara dan Kudus, dan telah menghasilkan beberapa dokumen penting antara lain, kajian risiko kabupaten, mekanisme penanganan darurat bencana, SOP peringatan dini, SOP kedaruratan bencana tingkat kabupaten, rencana kontinjeni banjir tingakt desa di dua Kabupaten dan juga adanya tim relawan desa yang telah dilatih pada program ini
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Adi Prabowo Sekretaris Kabag TU BPBD Propinsi Jawa Tengah, mengapresiasi kegiatan LPBI NU membantu dalam pegurangan risiko bencana yang ada di Jawa Tengah, pemerntah sangat terbantu dan manfaat yang di terima oleh masing- masing kabupaten dalam hal kebencanaan.
Di Jawa Tengah menurut data yang ada di BPBD ada 586 kejadian bencana di seluruh Jawa Tengah sampai dengan 7 Maret 2018, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, stakeholder dan organisasi yang lain, untuk ikut berkomitmen dalam penaggulangan bencana, karena tidak mungkin semua itu hanya di tumpukan lewat BPBD saja.
Workshop dubuka oleh Direktur Kesiapsagaan BNPB yang disampaikan oleh Eni Supartini Kasubdit perencanaan dan kesiapsiagaan menyampaikan sebagiaman amanat UU NO.24 th 2007 yang meliputi penanganan pra, saat dan pasca bencana.
Berdasarkan kajian risiko bencana yang di susun oleh BNPB terdapat daerah – daerah yang terpapar bencana yang berada di seluruh propinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia, dan ada sekitar 600 bencana dalam 2 bulan, hasil penelitian dari Jepang bahwa prosentasi keselamatan jiwa orang yang terkena risiko bencana adalah diri sendiri 35%, keluarga 31,9%, teman 28,1 %, orang lewat 2,6 %, tim SAR 1,7 %, lainnya 0,9 %.
Selain itu penguatan kesiapsiagaan dikalangan masyarakat itu perlu diadakan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan sehingga para relawan lebih berkompetensi dalam penanggulangan bencana, kami bangga dengan LPBI NU yang selalu konsern dalam melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat.
Peserta workhop adalah organisasi perangkat daerah (OPD), Polres, Kodim, dan parapihak yang terkait dengan penanggulangan bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 7 – 9 Maret 2018 di Hotel Pandanaran Semarang Jawa Tengah. (Red)
