DPR Panggil Menag, Terkait Pemotongan 2,5% Gaji ASN

DPR Panggil Menag, Terkait Pemotongan 2,5% Gaji ASN

"Mengingat Pemerintah juga mengenakan pajak penghasilan terhadap ASN sebesar 10 persen. Intinya kebijakan ini mesti didalami dahulu sebelum ada keputusan melaksanakannya,"

DPR Panggil Menag, Terkait Pemotongan 2,5% Gaji ASN


Telegraf, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) mewacanakan pemotongan gaji untuk zakat penghasilan sebesar 2,5 persen terhadap aparatur sipil negara (ASN) beragama Islam. Pimpinan DPR berharap ada penjelasan lebih lanjut mengenai rencana kebijakan itu.

“Pimpinan DPR meminta Komisi VIII DPR memanggil menteri agama untuk menjelaskan lebih terperinci wacana pemotongan zakat penghasilan tersebut, mengingat zakat yang dipotong berasal dari ASN Muslim,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, Selasa (06/02/2018).

Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga meminta pada Komisi VIII DPR yang menangani masalah sosial keagamaan untuk memanggil Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Hal itu untuk bisa memperoleh penjelasan tentang pengelolaan dan penyaluran dana zakat nasional dimaksud.

Di sisi lain, ‎Komisi XI DPR juga diminta segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk menjelaskan dan menanggapi wacana pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5 persen.

“Mengingat Pemerintah juga mengenakan pajak penghasilan terhadap ASN sebesar 10 persen. Intinya kebijakan ini mesti didalami dahulu sebelum ada keputusan melaksanakannya,” kata Bambang.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan sedang mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari pemotongan gaji ASN ‎yang beragama Islam.

“Kami sedang menyiapkan keppres (keputusan presiden) adanya pungutan zakat khusus, dan ini hanya berlaku bagi ASN atau PNS muslim,” kata Lukman. ‎

Lukman menuturkan, keppres tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Gaji ASN atau PNS akan dipotong sebesar 2,5 persen. Pemotongan tersebut, kata Lukman, hanya dikhususkan bagi yang Muslim. Sebab, hanya umat Islam yang memiliki kewajiban membayar zakat.

Kendati begitu, Lukman mengatakan bahwa aturan itu bukan bersifat wajib, sehingga jika PNS atau ASN tidak bersedia gajinya dipotong, mereka boleh mengajukan keberatan.‎

Menurut Lukman, pengumpulan zakat khusus tersebut bertujuan agar dana dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. ‎Zakat dari potongan gaji PNS tersebut, Menteri Agama menjelaskan, akan disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional.

Badan tersebut merupakan lembaga yang bersifat nasional dan berfungsi mengelola pengumpulan dana zakat. Dari dana tersebut, BAZNAS akan memanfaatkannya untuk program peningkatan kesejahteraan.‎ (Red)


Photo Credit : Ketua DPR meminta Komisi VIII DPR memanggil menteri agama untuk menjelaskan lebih terperinci wacana pemotongan zakat penghasilan tersebut, mengingat zakat yang dipotong berasal dari ASN Muslim. RM/Dwi Pambudo

KBI Telegraf

close