Dinonaktifkan Dari KPK, Novel Baswedan Siapkan Perlawanan

Dinonaktifkan Dari KPK, Novel Baswedan Siapkan Perlawanan

"Nanti ada tim kuasa hukum dari koalisi sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian lho,"

Dinonaktifkan Dari KPK, Novel Baswedan Siapkan Perlawanan

Telegraf – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama dengan 74 pegawai yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK), resmi dinonaktifkan. Namun dikabarkan Novel dan kawan-kawannya itu akan melawan atas keputusan tersebut.

Menurut Novel, ia bersama pegawai lainnya sedang berdiskusi membahas masalah itu. Ia mengatakan, tim kuasa hukum dari koalisi masyarakat sipil akan mendampingi proses ke depannya.

“Nanti ada tim kuasa hukum dari koalisi sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian lho,” katanyal,  (11/05/2021).

Novel menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang gagal dalam TWK bukan proses yang wajar. Menurutnya, hal itu merupakan upaya yang sistematis ingin menyingkirkan orang yang bekerja baik untuk negara.

“Ini bahaya, maka sikap kami jelas: kami akan melawan,” tegasnya.

Seperti diketahui, penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya tertuang dalam surat, Selasa (11/05/2021). Penonaktifan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta, 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu. Berikut ini poin-poin tersebut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Photo Credit : Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama dengan 74 pegawai yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). ANTARA/ Muhammad Iqbal

 

Edo W.

close