Cari
Sign In
  • Nasional
  • Ekonomika
  • Politika
  • Internasional
Telegraf

Kawat Berita Indonesia

  • Nasional
  • Ekonomika
  • Politika
  • Internasional
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Technology
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Regional
    • Didaktika
    • Musik
    • Religi
    • Properti
    • Opini
    • Telemale
    • Philantrophy
    • Corporate
    • Humaniora
    • Cakrawala
    • Telegrafi
    • Telecoffee
    • Telefokus
    • Telerasi
Membaca Dampak Diplomasi Sangat Luas
Bagikan
Font ResizerAa
TelegrafTelegraf
Cari
  • Nasional
  • Ekonomika
  • Politika
  • Internasional
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Technology
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Regional
    • Didaktika
    • Musik
    • Religi
    • Properti
    • Opini
    • Telemale
    • Philantrophy
    • Corporate
    • Humaniora
    • Cakrawala
    • Telegrafi
    • Telecoffee
    • Telefokus
    • Telerasi
Punya Akun? Sign In
Ikuti Kami
Telegraf uses the standards of the of the Independent Press Standards Organisation (IPSO) and we subscribe to its Editors’ Code of Practice. Copyright © 2025 Telegraf. All Rights Reserved.
Ekonomika

Dampak Diplomasi Sangat Luas

Atti Kurnia Jumat, 17 Februari 2017 | 07:47 WIB Waktu Baca 2 Menit
Bagikan
Bagikan

Telegraf, Jakarta – Bayu Krisnamurthi mantan Wakil Menteri Perdagangan RI 2011-2014 mengatakan diplomasi sering bekerja dalam senyap, padahal dampak dari diplomasi tersebut apakah berhasil atau tidak itu sangat luas.

“Akhir ferbruari akan dilakukan beberapa diplomat ekonomi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia di Vietnam adakan pertemuan di NaTrang Vietnam, dan juga beberapa pakar dari IPB, dalam rangka meneruskan diplomasi penting soal Development Products (DevPro) di forum APEC,” Bayu menuturkan.

Dalam peratemuan DevPro mendatang Bayu menjelaskan akan membahas berbagai produk yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui pembangunan  pedesaan dan pengurangan kemiskinan (RDPA/rural development and poverty alleviation).

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat khususnya yang berpendapatan kelompok miskin, petani dan nelayan kecil, dan masyarakat pedesaan, bahkan sebaliknya jika dihambat akan berdampak buaruk bagi kesejahteraan kelompok masayarakat tersebut.

Sayangnya diplomasi yang dilakukan dari tahun 2013 ini belum menunjukan tanda tanda kemajuan yang signifikan, dimana saat ini 7%-20% penduduk negara-negara maju (developed economies) APEC dan 20%-60% penduduk negara-negara sedang berkembang (developing economies) APEC tinggal di pedesaan.

Padahal dosen Agribisnis IPB ini menegaskan “Ekspor Indonesia untuk 157 produk DevPro ke APEC mencapai USD13,6 miliar (13% dari total seluruh ekspor Indonesia ke APEC), dan ekspor Indonesia untuk 157 produk ke seluruh dunia mencapai USD28,2 miliar (18,7% dari total seluruh ekspor Indonesia)”.

Baca Juga :  Soal Polemik IMIP, Kemenhub: Izin Sudah Dicabut Sejak Oktober 2025

Lebih lanjut Bayu mengatakan seperti di Papua Nugini 87% penduduknya tingal di pedesaan begitu juga di Vietnam yang mencapai 67%, bahkan pada beberapa negara APEC 80% penduduk miskinnya tinggal di pedesaan, di sisi lain sebagian besar penduduk miskin di dunia tinggal di pedesaan.

Pertemuan di Vietnam ini akan fokus membahas dari 157 produk yang sudah disepakati, 15 produk di antaranya adalah usulan Indonesia antara lain perikanan (2 produk/kode HS), sawit (4 produk), karet (1 produk), rotan (3 produk), dan kertas (5 produk), dan Indonesia bukan saja melakukan ekspor untuk 15 produk yang diusulkan tersebut, tetapi juga mengekspor hampir seluruh 157 jenis produk yang telah disepakati.(Red)

Credit Foto : Atti Kurnia


 

Bagikan Artikel
Twitter Email Copy Link Print

Artikel Terbaru

Prabowo Disebut Sudah Kantongi Info Terkait Illegal Logging
Waktu Baca 4 Menit
Prabowo Tak Tetapkan Status Bencana Nasional, Ini Alasannya
Waktu Baca 2 Menit
Soal Pendanaan Hutang Whoosh, Purbaya: Masih Pembahasan
Waktu Baca 4 Menit
Dorong Transformasi Digital Underwriting, AJB Bumiputera 1912 Gandeng Seleris
Waktu Baca 3 Menit
Soal Polemik IMIP, Kemenhub: Izin Sudah Dicabut Sejak Oktober 2025
Waktu Baca 4 Menit

Perbaikan Akibat Bencana, Prabowo: Kita Punya Anggarannya

Waktu Baca 3 Menit

Korban Akibat Bencana di Sumut dan Sumbar Jadi 442 Jiwa

Waktu Baca 8 Menit

Prabowo Kunjungi Korban Banjir Sumatra, Pastikan Langkah Darurat Dilakukan

Waktu Baca 2 Menit

BNPB Sebut Jumlah Korban Meninggal Dunia di Sumut, Sumbar dan Aceh Jadi 303 Jiwa

Waktu Baca 7 Menit

Lainnya Dari Telegraf

Ekonomika

Libur Nataru, KAI Operasikan 35 Rangkaian Trainset Baru Buatan INKA

Waktu Baca 3 Menit
Ekonomika

CEO Danantara Komentari Rencana Merger Antara GoTo-Grab

Waktu Baca 2 Menit
Ekonomika

Whoosh Dapat Saingan Baru, Jakarta-Bandung Hanya 1,5 Jam Dengan Kereta Pajajaran

Waktu Baca 3 Menit
Ekonomika

Viralitas Tumbler Membuat Dirut KCI Diganti Dari Posisinya Jabatannya

Waktu Baca 3 Menit
Ekonomika

Jelang Nataru, Prabowo Panggil Bahlil dan Purbaya ke Istana

Waktu Baca 5 Menit
Photo Credit: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau Gubernur di seluruh Indonesia untuk tidak lagi menerbitkan izin pertambangan mineral dan batu bara (minerba) baru. Hal ini terkait dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada tanggal 10 Juni 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 173C UU No.3. / 2020 (UU Pertambangan Indonesia baru). REUTERS
Ekonomika

Ekonomi Indonesia Masih Ditopang Oleh Investasi, Hilirisasi dan Digitalisasi

Waktu Baca 4 Menit
Ekonomika

Queen Máxima Apresiasi BTN, Kurangi Cicilan KPR Dengan Penukaran Sampah Rumah Tangga

Waktu Baca 4 Menit
Seorang wanita membonceng sepeda motor, bagian dari layanan ride-hailing Go-Jek, di jalan yang sibuk di Jakarta Pusat, Indonesia 18 Desember 2015. Presiden Indonesia secara terbuka menegur salah satu menteri kabinetnya pada hari Jumat karena tindakan keras terhadap layanan ride-hailing seperti Uber dan Go-Jek, yang memicu kemarahan di media sosial di negara di mana pilihan transportasi umum terbatas. REUTERS/Garry Lotulung
Ekonomika

Sistem Bagi Hasil Transportasi Online Dinilai Belum Adil dan Transparan

Waktu Baca 3 Menit
Telegraf
  • Nasional
  • Ekonomika
  • Politika
  • Regional
  • Internasional
  • Cakrawala
  • Didaktika
  • Corporate
  • Religi
  • Properti
  • Lifestyle
  • Entertainment
  • Musik
  • Olahraga
  • Technology
  • Otomotif
  • Telemale
  • Opini
  • Telerasi
  • Philantrophy
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber

KBI Media

  • Akunku
  • Hobimu
  • Karir
  • Subscribe
  • Telegrafi
  • Teletech
  • Telefoto
  • Travelgraf
  • Musikplus

Kawat Berita Indonesia

Telegraf uses the standards of the of the Independent Press Standards Organisation (IPSO) and we subscribe to its Editors’ Code of Practice. Copyright © 2025 Telegraf. All Rights Reserved.

Selamat Datang!

Masuk ke akunmu

Lupa passwordmu?